lenterakalimantan.com, SAMARINDA — Gelombang kritik publik terhadap rencana renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur akhirnya berujung pada langkah evaluasi. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, menyatakan siap meninjau ulang proyek senilai Rp25 miliar tersebut, sekaligus menanggung secara pribadi sejumlah fasilitas yang dinilai tidak relevan.
Polemik mencuat setelah rincian renovasi beredar ke publik, termasuk pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut. Sejumlah kalangan menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian.
Menanggapi hal itu, Rudi Mas’ud mengakui kritik yang muncul sebagai bentuk kepedulian publik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
“Dari lubuk hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang timbul,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perencanaan anggaran renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan yang berjalan saat ini.
“Ini adalah tanggung jawab saya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Rudi memastikan akan membiayai secara pribadi item renovasi yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium. Selain itu, seluruh paket pekerjaan akan dievaluasi ulang.
Ia juga menyatakan akan membuka audit secara transparan agar proses penggunaan anggaran dapat diawasi publik.
“Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang pengawasan,” katanya.
Di sisi lain, Rudi menyebut akan melakukan penyesuaian dalam penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Langkah pembenahan juga menyasar aspek tata kelola pemerintahan. Ia memastikan mulai saat ini tidak ada lagi keterlibatan keluarga dalam posisi yang berkaitan langsung dengan pemerintah provinsi, termasuk pada jabatan strategis di lingkungan tim ahli gubernur.
Selain itu, Rudi turut menyinggung pernyataannya sebelumnya yang sempat menimbulkan polemik karena dikaitkan dengan pimpinan nasional. Ia mengakui perlunya kehati-hatian dalam komunikasi publik.
“Saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujarnya.
Keputusan evaluasi ini menjadi respons awal pemerintah provinsi terhadap tekanan publik. Namun, efektivitas langkah tersebut masih akan diuji melalui implementasi kebijakan di lapangan.
