lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama sejumlah nelayan di depan Kantor DPRD Tanah Laut berujung pada kekecewaan, Senin (18/5/2026).
Alih-alih menyampaikan aspirasi, massa justru mendapati kantor wakil rakyat dalam kondisi kosong karena seluruh anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja.
Kondisi tersebut langsung memicu kekecewaan dan protes dari massa aksi. Mereka menilai DPRD tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama saat gelombang protes datang.
Aksi pun memanas dengan orasi dan pembentangan spanduk kritik. Massa bahkan melakukan penyegelan simbolis dengan memasang spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel Rakyat, Kantor Kosong” di depan gedung DPRD.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan kedatangan mereka membawa tuntutan penting terkait persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan yang hingga kini belum terselesaikan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut, Zulkifli, mengatakan ketidakhadiran anggota dewan membuat aspirasi tidak tersalurkan secara langsung.
“Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar agar ini benar-benar menjadi perhatian para pemangku kebijakan, khususnya terkait hak dan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.
Ia juga menyebut pihaknya akan mempertimbangkan tawaran rapat dengar pendapat umum (RDPU) setelah melakukan konsolidasi internal bersama massa aksi.
Menurutnya, persoalan BBM subsidi nelayan sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas. Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik mafia solar.
Di lokasi aksi, massa akhirnya ditemui Sekretaris DPRD Tanah Laut, Gentry Yuliantono, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Tanah Laut, M. Kusri.
Gentry menyampaikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD setelah kegiatan kunjungan kerja selesai. Ia juga membuka peluang dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan rapat koordinasi membahas persoalan BBM nelayan,” ujarnya.
Editor: Rizki
