lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengutamakan belanja yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di tengah penurunan APBD akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, setiap rupiah anggaran diminta digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat memimpin rapat evaluasi kinerja bersama kepala OPD Pemprov Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/6/2026). Rapat dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri para asisten, Ketua Tim Ahli Gubernur Irianto Lambrie, serta anggota tim ahli.
Dalam arahannya, Rudy meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola belanja yang bersifat seremonial maupun aksesoris, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Belanja OPD harus berkualitas. Tinggalkan belanja-belanja aksesoris. Ingat, setiap rupiah yang kita anggarkan harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Rudy.
Selain mendorong efisiensi belanja, Gubernur juga meminta OPD terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tidak boleh menghambat pembangunan daerah.
Ia menekankan optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai langkah strategis dalam mengejar target PAD Kaltim yang dipatok sebesar Rp10 triliun pada tahun 2026.
Rudy juga mengingatkan pentingnya disiplin bagi seluruh kepala OPD. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya, baik dalam kedisiplinan maupun keberanian mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ketakutan Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Saya yakin, tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanya tidak mau,” ujarnya.
Menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang, Rudy mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltim mengubah cara pandang dalam menyikapi setiap persoalan.
Menurutnya, tantangan harus dipandang sebagai peluang untuk melahirkan inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Kita harus mengubah cara pandang. Jangan memandang masalah sebagai ketakutan, tetapi jadikan masalah sebagai opportunity atau peluang,” tandasnya.
Rapat rutin tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah hingga pertengahan tahun 2026 sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, aturan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
