lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Kondisi infrastruktur lingkungan, penyaluran bantuan sosial, hingga persoalan kebersihan sungai menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, di Kedai 99, Jalan Yos Sudarso, Banjarmasin, Rabu (15/7/2026) siang.
Reses tersebut diikuti warga dari Kelurahan Belitung Utara, Teluk Tiram, dan Kuin Selatan. Kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan kondisi titian ulin di kawasan bantaran Sungai Teluk Tiram. Warga menilai sejumlah akses penghubung antarrumah sudah lapuk dan membahayakan keselamatan karena setiap hari digunakan sebagai jalur aktivitas.
Menanggapi hal itu, Saut Nathan Samosir mengatakan kondisi tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Titian ulin di beberapa titik sudah rapuh dan kondisinya cukup memprihatinkan. Ini menyangkut keselamatan warga sehingga perlu segera mendapat penanganan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial juga mencuat dalam dialog bersama masyarakat. Sejumlah warga mengaku belum pernah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), meski merasa telah memenuhi persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat.
Keluhan juga datang dari orang tua siswa terkait penghentian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut warga, bantuan pendidikan tersebut sempat diterima selama dua tahun, namun kemudian dihentikan tanpa penjelasan yang mereka pahami.
Menanggapi persoalan itu, Saut memastikan akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan.
“Kami akan berkomunikasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai bantuan pendidikan tersebut,” katanya.
Di sektor lingkungan, warga meminta pemerintah melakukan pembersihan batang kelapa yang masih berada di bantaran Sungai Saka Permai sejak pelaksanaan proyek sebelumnya. Mereka juga mengusulkan normalisasi sungai dan pengangkatan tumpukan sampah yang dinilai mempersempit aliran air dan berpotensi memicu banjir saat curah hujan tinggi.
Menurut Saut, upaya penanganan sungai harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
“Normalisasi sungai memang penting, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga dengan tidak membuang sampah ke sungai agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Aspirasi lain yang turut disampaikan warga meliputi pemasangan kaca cembung di sejumlah persimpangan yang rawan kecelakaan, serta penambahan tiang listrik di beberapa kawasan permukiman. Warga menilai kondisi kabel yang membentang terlalu jauh akibat minimnya tiang penyangga dapat membahayakan keselamatan.
Seluruh masukan yang diterima, kata Saut, akan dihimpun dan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang kewenangannya. Ia juga berencana meninjau langsung sejumlah lokasi yang menjadi keluhan warga agar usulan yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami akan melihat langsung kondisi di lapangan sebelum memperjuangkannya dalam pembahasan bersama pemerintah,” jelasnya.
Selain melalui mekanisme anggaran pemerintah, Saut mengatakan beberapa kebutuhan yang bersifat mendesak dan memungkinkan akan diupayakan melalui bantuan swadaya maupun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia berharap hasil reses tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera memperoleh solusi pada tahun anggaran 2026 maupun 2027.
Editor: Tim Redaksi
