lenterakalimantan.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan para kepala daerah agar tidak menerima begitu saja setiap usulan anggaran yang disampaikan jajaran birokrasi. Menurutnya, pemimpin daerah harus bersikap kritis dan memahami secara langsung struktur APBD agar tidak terjebak pada program maupun belanja yang tidak benar-benar dibutuhkan.
Pesan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan terkait penyusunan anggaran daerah di Menara Bidakara, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan, kepala daerah harus berani menguji setiap usulan yang datang dari Sekretaris Daerah, Bappeda, bagian keuangan, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jangan sampai anggaran justru terserap untuk kegiatan yang minim manfaat bagi masyarakat.
“Jangan mau dibohongi oleh Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum maupun OPD yang mengusulkan program-program yang sebenarnya tidak perlu,” tegas Tito.
Menurutnya, sejumlah pemborosan masih sering ditemukan dalam penyusunan APBD, seperti belanja perjalanan dinas, rapat yang bisa disederhanakan, biaya makan dan minum, hingga anggaran pemeliharaan yang dinilai terlalu besar.
Karena itu, Tito mendorong kepala daerah melakukan efisiensi dalam penyusunan APBD 2027. Ia menilai penghematan anggaran harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah daerah meminta tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah pusat.
Tito memastikan Kemendagri akan mengevaluasi setiap daerah yang mengajukan tambahan DAU. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh peluang efisiensi telah dimanfaatkan sehingga anggaran daerah benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
