lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyiapkan langkah strategis untuk memperluas pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir dan pedalaman. Salah satunya melalui pembangunan jaringan jalan yang ditargetkan mampu menghubungkan wilayah-wilayah di Kabupaten Kapuas tanpa harus melintasi kabupaten lain.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno saat bersilaturahmi dengan para kepala desa se-Kabupaten Kapuas di sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Palangka Raya, Jumat (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menyampaikan sejumlah arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk pemerataan alokasi pembangunan desa, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian.
Salah satu prioritas yang disampaikan adalah pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kawasan pesisir hingga pedalaman Kabupaten Kapuas. Pemerintah daerah menargetkan akses tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jalur yang selama ini harus melewati wilayah kabupaten lain.
HM Wiyatno menjelaskan, masyarakat dari lima kecamatan non-pasang surut menuju ibu kota Kabupaten Kapuas selama ini masih harus melintasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, hingga Kabupaten Gunung Mas.
Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan akan diarahkan pada ruas Pelabuhan Batanjung–Kapuas–Mantangai–Timpah–Pujon–Pasar Telawang–Sungai Hanyu–Sungai Pinang.
“Insya Allah pada tahun 2028 nanti masyarakat dari wilayah pesisir hingga pedalaman sudah tidak perlu lagi melewati kabupaten lain. Kalau pun belum seluruhnya beraspal, minimal jalannya sudah fungsional sehingga konektivitas masyarakat semakin baik,” jelasnya.
Menurut Bupati, peningkatan konektivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur jalan diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, sekaligus meningkatkan akses terhadap pelayanan publik.
Selain infrastruktur, Pemkab Kapuas juga mempertahankan Program Rp1 Miliar per Desa sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Untuk 2027, skema program tersebut akan diarahkan dengan mempertimbangkan asas pemerataan, terutama bagi desa-desa yang selama ini masih minim mendapatkan dukungan pembangunan melalui APBD.
“Program Rp1 miliar per desa tetap kita jalankan. Bahkan pada tahun 2027 nanti, ada desa-desa tertentu yang bisa menerima lebih dari Rp1 miliar. Kita ingin pembangunan berjalan merata dan berkeadilan. Desa-desa yang selama ini kurang tersentuh APBD akan menjadi prioritas,” tegas Wiyatno.
Di sektor pertanian, Kabupaten Kapuas juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui sejumlah program Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa program cetak sawah seluas hampir 9.000 hektare, hampir 500 unit hand tractor, rotavator, serta berbagai sarana pendukung pertanian lainnya.
Bupati menilai dukungan tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pertanian.
“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Walaupun belum mencakup seluruh kecamatan, namun patut kita syukuri karena akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan. Menurutnya, peran pemerintah desa menjadi penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kami bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas memohon doa dan dukungan dari seluruh kepala desa serta masyarakat agar setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya Kabupaten Kapuas yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Dengan penguatan dukungan pembangunan desa, peningkatan infrastruktur, dan sektor pertanian, Pemkab Kapuas menargetkan kesenjangan akses pembangunan antara wilayah perkotaan, pesisir, dan pedalaman dapat terus dikurangi.
Sumber: hmskmnf
