lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Program Gratispol Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai dirasakan sebagai penopang keberlanjutan pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Hingga semester ganjil 2026, sebanyak 105 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program yang digagas untuk memperluas akses kuliah bagi masyarakat Kaltim.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memastikan mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga lulus.
Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud mengatakan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus masa depan daerah.
“Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya,” tegas Rudy Mas’ud.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun hingga 2026. Bantuan diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di 52 perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta.
Menurut Rudy, besarnya anggaran yang disiapkan menunjukkan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Kaltim. Pemerintah tidak ingin pembangunan daerah hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia.
“Yang kita bangun bukan hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga manusia. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin anak-anak Kaltim memiliki pendidikan yang baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Rudy menegaskan, pelaksanaan Gratispol tetap akan dievaluasi secara berkala. Pemerintah membuka ruang bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk menyampaikan masukan agar program tersebut semakin tepat sasaran.
Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah penerima manfaat, tetapi juga mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran hingga dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
“Kita ingin Gratispol terus diperbaiki. Bukan hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa,” katanya.
Selain biaya pendidikan, kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satu usulan yang kini menjadi bahan pembahasan adalah dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa kurang mampu.
Usulan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.
“Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kita lihat dan evaluasi. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak Kaltim bisa kuliah, menyelesaikan pendidikannya, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkas Rudy.
Dampak program tersebut juga dirasakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebanyak 1.300 mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tercatat memperoleh manfaat Gratispol berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, mengatakan hasil survei terhadap mahasiswa penerima manfaat menunjukkan hampir seluruh penerima berharap program tersebut terus dilanjutkan.
Menurutnya, bantuan UKT memberikan ruang bagi mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah.
“Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT,” ujar Raihan saat silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Masukan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa keberlanjutan program menjadi perhatian penting di kalangan mahasiswa.
Pemprov Kaltim pun menempatkan Gratispol Pendidikan sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia. Dengan dukungan anggaran dan evaluasi secara berkelanjutan, program tersebut diharapkan semakin tepat sasaran sekaligus mampu membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi generasi muda Kaltim.
