lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur agar setiap rupiah belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah IV di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (23/9/2026).
Menurut Rudy, kondisi fiskal yang menuntut efisiensi membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi menyusun program hanya berdasarkan pola penganggaran tahun-tahun sebelumnya.
Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan program yang direncanakan memiliki tujuan, dasar data, serta manfaat yang jelas.
“Setiap program harus jelas tujuannya, jelas datanya, dan jelas manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Rudy.
Ia juga menekankan agar perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus terintegrasi sejak awal sehingga penggunaan anggaran dapat dikendalikan dan hasilnya terukur.
“Rakor hari ini penting untuk menyamakan langkah dan persepsi, menjaga ritme kerja fiskal daerah, dan mempercepat serapan anggaran yang kredibel,” katanya.
Rudy meminta prinsip value for money diterapkan dalam setiap proses penganggaran. Artinya, belanja pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi, ketepatan waktu, serta manfaat yang diperoleh masyarakat.
“Anggaran harus efisien dan tepat waktu,” pintanya.
Ia mengatakan belanja yang tidak menjadi prioritas perlu ditekan dan dialihkan untuk sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Beberapa di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pangan, dan pelayanan dasar.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan nyata,” ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana juga meminta Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim menjaga komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurut Andy, komitmen tersebut perlu diwujudkan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan PBJ agar berjalan efisien dan berintegritas.
“Penandatanganan ini tidak hanya menjadi catatan administratif saja, tetapi ini komitmen bersama menindaklanjuti hasil pembahasan secara konkret, mempererat sinergi, serta terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan berintegritas,” ujarnya.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, wakil ketua dan anggota DPRD Kaltim, para asisten, kepala biro, serta pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan notulensi kesimpulan rapat oleh Rudy Mas’ud, Hasanuddin Mas’ud, Seno Aji, dan Andy Purwana.
Editor: Tim Redaksi
