lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Keluhan masyarakat terkait kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Banua Anam menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Komisi III Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dengan menghadirkan perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Perhubungan, serta Dinas Bina Marga dari sejumlah kabupaten di wilayah Banua Anam.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai keluhan dan usulan masyarakat mengenai kerusakan jalan dibahas, termasuk sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan sesuai kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.
Mustaqimah mengatakan, RDP tersebut merupakan bentuk respons Komisi III dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mengharapkan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah mereka.
“Hari ini kita sudah melakukan RDP dengan pihak BPJN, Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga, khususnya dari beberapa kabupaten di Banua Anam. Ini terkait usulan dan keluhan masyarakat bahwa masih banyak jalan yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masing-masing perwakilan Dinas Bina Marga kabupaten turut menyampaikan sejumlah titik dan ruas jalan yang memerlukan perhatian serta penanganan lebih lanjut. Beberapa usulan tersebut berkaitan dengan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPJN maupun pemerintah provinsi.
Menurut Mustaqimah, penanganan kerusakan jalan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.
“Ada beberapa titik dan ruas jalan yang perlu mendapatkan perbaikan serta perhatian dari BPJN. Nantinya kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Selain koordinasi, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat penanganan jalan rusak. Karena itu, Komisi III membuka peluang untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait di pemerintah pusat guna memperjuangkan tambahan dukungan anggaran.
“Kalau perlu, nanti kita bersama-sama ke kementerian di pusat untuk mendapatkan bantuan. Apalagi kita mengetahui ada beberapa anggaran yang dipangkas, sehingga kita mencoba meminta dukungan dari pusat agar perbaikan jalan ini bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Terkait rencana penanganan, Mustaqimah menyampaikan bahwa sejumlah usulan perbaikan telah disampaikan kepada BPJN dan berpeluang diakomodasi dalam program penanganan tahun anggaran 2027.
Ia menambahkan, realisasi perbaikan akan mempertimbangkan panjang ruas jalan, ketersediaan anggaran, serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Beberapa usulan diperkirakan dapat diakomodasi melalui anggaran murni 2027.
“Tadi sudah dijelaskan pihak balai bahwa ada beberapa usulan yang telah disampaikan dan akan dilaksanakan pada 2027. Kemungkinan melalui anggaran murni, karena kalau melalui anggaran perubahan, waktunya mungkin tidak mencukupi, tergantung panjang jalan yang akan diperbaiki,” terangnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel berharap berbagai keluhan dan usulan masyarakat Banua Anam tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program perbaikan yang terencana.
Komisi III juga berkomitmen mengawal koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur masyarakat Banua Anam diharapkan semakin mendapat perhatian sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Editor : Tim Redaksi
