lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, H Marhain Rahman, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby.
Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakannya, Marhain menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan, tumbuh kembang anak, serta kualitas generasi penerus di Kota Banjarbaru.
Menurutnya, stunting bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu dan berkelanjutan.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain saat membacakan sambutan Wali Kota.
Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Banjarbaru diminta memperkuat koordinasi dan menjalankan peran sesuai tugas serta fungsi masing-masing.
Pemanfaatan data yang akurat juga menjadi perhatian penting sebagai dasar dalam menentukan keluarga sasaran dan merumuskan bentuk intervensi yang tepat.
Selain perangkat daerah, jajaran kewilayahan dan tenaga pendamping di lapangan juga diminta meningkatkan komunikasi serta pendampingan kepada masyarakat.
Unsur tersebut meliputi camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan setiap keluarga yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, tenaga ahli, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkot Banjarbaru berharap upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan menjangkau keluarga yang membutuhkan intervensi secara tepat.
Editor : Tim Redaksi


