lenterakalimantan.com, KATINGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Capaian Pembangunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2026, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus mengukur perkembangan capaian pembangunan di daerah.
Kegiatan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, yang sekaligus membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar penyerapan anggaran serta program pembangunan berjalan sesuai target.
Seluruh perangkat daerah juga diminta meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.
Selain percepatan penyerapan, pengelolaan keuangan daerah harus tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil terukur dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Firdaus turut memaparkan perkembangan pengelolaan keuangan dan capaian pembangunan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Oktober 2026.
Materi yang disampaikan meliputi ringkasan APBD 2026, mencakup pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan, serta perkembangan realisasi belanja daerah.
Selain itu, paparan juga mencakup realisasi pengadaan barang dan jasa, rekapitulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta perkembangan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Katingan.
Data tersebut menjadi gambaran pelaksanaan anggaran sekaligus bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Melalui evaluasi TEPRA, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD, terutama dalam mempercepat program yang masih berjalan hingga akhir tahun anggaran.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi


