lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor Kumpulkan kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (18/11/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang juga dihadiri Sekda Kab Batola H Zulkipli Yadi Noor dan Kepala BP2RD Gusti Rosa Syahrum ini dalam kaitan Rapat Koordinasi (Rakor) Pajak dan Retribusi. Pada rakor dibahas segala kendala yang dihadapi masing-masing SKPD dan kecamatan.
Kepala BP2RD yang akrab pa Oca ini mengutarakan, penerimaan pajak dan retribusi daerah pada triwulan 3 hingga 3 Oktober 2021 telah mencapai 90,29 persen dari target yang ditentukan atau Rp56.836.012.151,28.
Dari total penerimaan yang ada, sebutnya, penerimaan terendah sementara ini berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan capaian target baru 3,18 persen atau sebesar Rp 32.065.000 dari target Rp 1.008.000.000.
Sementara untuk SKPD dengan persentase penerimaan pajak tertinggi ditempati Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebesar 106,31 persen dari target Rp.408.000.000 tercapai Rp433.750.000.
Oca memaparkan, nilai penerimaan tertinggi BP2RD sebesar Rp. 26.161.669.800 dengan target 25.824.838.000 atau 101,30 persen.
Sedangkan penerimaan terbesar berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp11.577.094.848.
Sekda Kab Batola Zukipli Yadi Noor berharap, melalui rapat ini seluruh kepala SKPD hendaknya dapat meningkatkan kinerja.
“Kita menyadari banyak dana transfer pusat yang terpotong masuk ke daerah. Sehingga kita harus menggenjot penerimaan asli daerah demi berjalannya program-program pemerintah yang banyak belum terlaksana,” jelasnya.
Sementara itu, Wabup Batola Rahmadian Noor menyadari, banyaknya program yang belum terlaksana akibat adanya pengalihan anggaran demi penanganan Covid-19.
Penerimaan daerah sedikit sementara belanja daerah cukup besar yang salah satunya adalah TPP pegawai yang mencapai Rp 103 miliar.
Untuk itu, ia mengharapkan setiap kepala SKPD bisa lebih menggenjot penerimaan daerah agar program pemerintah dapat berjalan dengan tidak mengorbankan tunjangan para ASN.
Menanggapi rendahnya penerimaan pajak dan retribusi pada DLH, Kadis LH Fahriana menyampaikan dipicu oleh belum adanya peraturan incinerator.
“Kita masih memperjuangkan dasar hukum pemanfaatan incinerator ini.
Diharapkan tahun depan sudah bisa menarik retribusi,” ucapnya sembari mengharapkan incinerator yang berlokasi di Kecamatan Anjir Muara akan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
