lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pendapatan Daerah di APBD tahun 2023 sebesar Rp7.826.314.817.323. anggaran alokasi tersebut terjadi kenaikan pendapatan daerah.
Jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan pada Rancangan APBD 2023 yaitu sebesar Rp1.122.159.009.859. Kenaikan tersebut pada objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Demikian yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin meneruskan Laporan Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Rabu (23/11).
Sementara total Belanja Daerah pada rancangan yang disampaikan ke DPRD sebesar Rp7.723.477.817.323, adapun belanja yang dimaksud meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer, yang terdapat Surplus Anggaran sebesar Rp1.122.159.009.859.
Dengan postur APBD seperti ini, lanjutnya, maka diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah.
Laporan Banggar juga menyampaikan dalam Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2023 secara total pos pembiayaan daerah Rp162.837.000.000, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan, sebesar Rp60.000.000.000 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
Serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp162.837.000.000 berupa Pembentukan Dana Cadangan Rp100.000.000.000 dan Penyertaan Modal Daerah Rp62.837.000.000.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan dengan ditetapkan Raperda APBD 2023, insyaallah mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Kalsel, khususnya terangkum dalam tema RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2023.
Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan.
Karena itu, efisiensi dan optimalisasi APBD Tahun 2023 tetap harus menjadi program prioritas daerah bagi SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dia menjelaskan penguatan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat fondasi pembangunan daerah, karena saat ini aktor kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada tahun 2021 sudah berada pada level tinggi di angka 71,28.
“Level ini harus ditingkatkan kembali agar kualitas SDM Kalsel juga semakin meningkat,” pesan gubernur.
Tiga komponen utama IPM, yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi, merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan oleh seluruh SKPD dan ketiga komponen ini harus terus diperhatikan bersama.
