lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Kendati gugatan praperadilan yang diajukan H Fajar Riady melalui kuasa hukumnya H Junaidi SH MH terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Samarinda menang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, namun kekecawaan masih dirasakan H Fajar Riady.
Soalnya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Samarinda belum menjalankan putusan Pengadilan Tenggarong dengan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Trg, yang berbunyi Menolak eksepsi dari termohon (DLHK) untuk seluruhnya.
Dalam putusannya Hakim tunggal Andi Ahkam Jayadi SH menyatakan
Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,mnyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON (DLHK) Samarinda berkenaan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dalam surat yang diterbitkan TERMOHON Nomor S.239/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS, tertanggal 8 Agustus 2023, perihal Pemberitahuan Penetapan an. Tersangka Fajar Riady yang diduga melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyaikekuatan hukum
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana an. Tersangka Fajar Riady yang diduga melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2023/PN Tn, Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tlidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON yang melakukan Penyitaan dan penggeledahan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dan Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan
barang-barang milik PEMOHON seperti sedia kala yaitu berupa 4 buah excavator dengan rincian Satu unit alat berat Excavator Komatsu PC-200 (2207), satu unit alat berat Excavator Komatsu PC-200 (2210), satu unit alat berat Excavator SANY- 365 (007), dan satu unit alat berat Excavator SANY-215.
Kemudian satu unit controller alat berat Excavator PC-200 (2209),satu unit Controller Excavator CAT 330 GC;satu unit Controller dan Kunci unit Excavator Hitachi 210, satu unit dumtruck (DT) Hino500 (HMK-108):
satu buah kunci DT Hino500 (HMK-101), satu buah kunci DT Hino500 (HMK-103) serta satu)buah kunci DT Hino 500 (HMK-105).
Atas putusan Pengadilan Tenggarong tertanggal 10 Oktober 2023, seharusnya Kepala DLHK melaksanakan putusan yakni mengembalikan seluruh milik pemohon
“Namun begitu kami mendatangi kantor DLHK mereka tidak mengeluarkan alat berat milik klien saya, dengan alasan pihak penyidik belum ada ijin dari pimpinan,”ucap H Junaidi SH MH.
Junaidi sangat menyayangkan atas pihak DLHK, karena penegak hukum tidak menjalankan aturan hukum
“Sangat disayang penegak hukum itu sendiri tidak menaati hukum, agar kementerian kehutanan bisa menindak tegas bawahannya ini, supaya kedepan tidak ada pejabat searogan beliau, dan perlu diingatkan di atas langit masih ada langit,”ungkap H Junaidi SH MH.
Sementara itu pihak DLHK Samarinda ketika dikonfirmasi melalui telpon selular aktifnya tidak ada jawaban.
