lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024 sebesar 10,174 triliun lebih dan telah rampung dibahas dalam rapat finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Rabu (1/11/2023).
Jumlah besaran nilai tersebut naik sekitar Rp 125 miliar lebih dari usulan awal senilai Rp10,48 triliun lebih yang disampaikan kepala daerah beberapa pekan lalu.
“Untuk RAPBD kita tahun 2024, ada kenaikan pendapatan sekitar 125 miliar,” ucap Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar.
Sebelumnya, papar roy, hanya Rp 10,48 triliun lebih dan naik menjadi Rp 10,174 triliun lebih. Jadi ada kenaikan sekitar Rp 125 miliar lebih, dengan belanja senilai Rp 10,425 triliun lebih.
Dalam rapat finalisasi menuju kesepakatan bersama dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK ini, sejumlah anggota banggar pun mempertanyakan masih adanya selisih nilai antara pendapatan dan belanja, termasuk pengalokasian anggaran yang dirasa mencolok pada beberapa program kegiatan pada 2024.
“Saya ingin penjelasan, mengapa nilai belanja lebih besar dari pendapatan, dan bagaimana cara menutupinya,” tanya salah satu anggota Banggar H Ibrahim Noor.
Sedang anggota Banggar lain, H Suripno Sumas juga menanyakan alokasi anggaran untuk infrastruktur 2024 sekitar Rp 1,4 triliun yang digunakan untuk program kegiatan apa saja.
Menjawab itu, Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar menjelaskan penyusunan RAPBD memang menggunakan pola surplus dan defisit.
Nah untuk selisih kurang senilai Rp 251 miliar dalam tabel RAPBD yang ada, akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, seperti dari Silpa tahun sebelumnya sekitar Rp 108 dan dana tambahan dari pusat yang realisasinya masih menunggu turunya peraturan menteri keuangan (PMK).
Kemudian, gelondongan alokasi APBD sebesar Rp 1,4 triliun lebih, Roy juga menjelaskan, yaitu untuk merealisasikan program prioritas pada akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, yaitu untuk penuntasan ruas jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin dan jembatan Pulau Laut yang berkaitan dengan IKN yang mana pintu gerbangnya berada di Kabupaten Kotabaru, termasuk jalan kecil penunjang dan lainnya.
Selain itu, Roy juga memberikan jawaban atas pertanyaan dan harapan beberapa anggota banggar lainnya, antara lain, terkait alokasi anggaran Brida senilai Rp 21 miliar agar tak dipangkas.
Kemudian usulan untuk revitalisasi BLK pada Disnakertrans senilai Rp 52 miliar dan juga siap memberikan data dinas atau instansi yang memperoleh kucuran dana berkait penyelenggaran pendididik yang di kategori masuk komponen hitungan mandatory spending, sesuai permintaan anggota banggar, H Lutfi Saefuddin.
Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK menyampaikan rampungnya pembahasan final RAPBD tahun 2024 ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna yang diagendakan dua pekan mendatang.
“Dengan rampungnya pembahasan ini selanjutnya kita akan agendakan rapat paripurna persetujuan,” pungkas H Supian HK.
