Cegah Korupsi, Pemkab Balangan Targetkan Peringkat MCP KPK 2024 Naik Se-Kalsel

Bupati Balangan Abdul Hadi, saat memimpin rakor pemenuhan area, indikator dan sub indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024. Foto: MC Balangan
Bupati Balangan Abdul Hadi, saat memimpin rakor pemenuhan area, indikator dan sub indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024. Foto: MC Balangan

lenterakalimantan.com, PARINGIN – Dalam rangka upaya mencegah korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (rakoor) pemenuhan area, indikator dan sub indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin (20/5/2024).

Bacaan Lainnya

Rapat digelar untuk menargetkan upaya pencegahan korupsi berupa delapan area dengan 16 indikator dan 62 sub indikator, melalui platform MCP yang diakses pada laman jaga.i.d.

Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah daerah siap menjadi yang terbaik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam upaya pencegahan korupsi.

“Untuk tahun ini, kita mengupayakan target menjadi yang terbaik di Kalsel dalam pencegahan korupsi,” tegasnya.

Diketahui, untuk di 2023 lalu, MCP KPK Kabupaten Balangan berhasil menduduki peringkat 2 untuk tingkat Provinsi Kalsel, juga masuk di angka 10 besar pada tingkat nasional.

“Meski nilai survei penilaian integritas Kabupaten Balangan masih berada di luar zona baru, hal ini tidak menyurutkan semangat Pemkab Balangan dalam membangun sistem anti korupsi yang luat,” pungkas Bupati Abdul Hadi.

Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Balangan, Urai Nur Iskandar mengatakan bahwa, upaya demi upaya akan terus dilakukan, salah satunya melalui launching MCP KPK yang bertujuan untuk mengatur tata kelola keuangan daerah, supaya bersih dan terhindar dari korupsi.

Apa yang menjadi target dari pemerintah daerah bisa saling terwujud, untuk itu pihaknya akan terus berkomitmen kuat menjalin kerjasama dan siap memerangi hal-hal yang berbau korupsi.

“Penguatan pada sektor keuangan daerah harus ditingkatkan, agar bersih dan terhindar dari korupsi melalui launching MCP KPK, kita berupaya memenuhi semua dokumen terkait indikator yang dimaksud, dan menggelar rapat teknis bersama SKPD terkait dari pemangku 8 area intervensi tersebut,” bebernya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *