lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Enam kali berturut-turut rapat paripurna APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 diboikot 11 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) pendukung salah satu pasangan calon (paslon).
Adapun sebelas anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKB dan Fraksi Aspirasi Rakyat yakni H Parmana Setiawan, Rosi Wahyuni, H Nurul Anwar, Hasrat, H Al Hadi, Jamilah, Wardathun Nur Jamilah, Bina Husada, H Benny Siswanto, Gun Sriwitanto dan Suhendra.
Akibatnya, paripurna tidak kuorum dengan agenda pendapat akhir fraksi dalam rangka menanggapi Raperda Perubahan APBD tahun 2024, Rabu (9/10/2024).
Ketua Sementara DPRD Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini di Ruang DPRD setempat menyatakan, semua program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Barito Utara, yang sudah termuat di dalam APBD Perubahan 2024 dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Kami tetap akan melakukan konsultasi terkait kelanjutan Rapat Paripurna, apakah masih bisa diselenggarakan lagi, karena banyak kebutuhan dan keperluan masyarakat tersandera di APBD perubahan,” tegas Hj Mery Rukaini didampingi anggota dewan lainnya yang aktif menghadiri paripurna.
Dampak dari boikot yang dilakukan 11 anggota dewan berdampak luas terhadap kepentingan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se Kabupaten Barito Utara.
Termasuk memupuskan harapan ribuan pendaftar CPNS dan PPPK di Barito Utara. Karena anggaran penerimaan CPNS dan PPPK diboikot 11 anggota dewan. Kemudian program seluruh perangkat daerah juga terganggu, hingga anggaran penting lainnya.
“Kami akan tetap berupaya agar kita tidak menggunakan peraturan kepala daerah (Perkada), karena akan banyak masyarakat yang terdampak, dari dunia pendidikan, kesehatan, hingga dana pelaksanaan CPNS akhir tahun ini,” ungkap Hj Mery Rukaini diamini anggota dewan lainnya.
Berbagai upaya dilakukan ketua dewan. Termasuk menghubungi anggota dewan yang memboikot APBD perubahan namun tidak dihiraukan.
“Setidaknya apabila tidak menghadiri rapat, hargai saya sebagai ketua sementara dengan menyampaikan pendapat di pendapat akhir, atau mau langsung bicara dengan intrupsi didalam forum,” tambah Hj Mery Rukaini.
Mengenai ketidakhadiran 11 anggota dewan dalam paripurna enam kali berturut-turut, Ketua Sementara DPRD Hj Mery Rukaini mengatakan, Fraksi Aspirasi Rakyat dan Fraksi PKB melayangkan surat pernyataan sikap yang bertanggalkan Senin (7/10/2024), dan disampaikan ke DPRD pada Selasa (8/10/2024).
Surat tersebut menyatakan, Fraksi Aspirasi Rakyat memutuskan untuk tidak mengahadiri rapat paripurna, sebagai bentuk sikap terhadap tidak dibahasnya secara keseluruhan SOPD pada saat pembahasan APBD perubahan. SOPD yang dibahas hanya dua, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan. Sedangkan menurut yang lain masih perlu dibahas secara seksama.
Pernyataan tersebut ditanggapi Hj Mery Rukaini, bahwa rapat pembahasan APBD perubahan pertama sudah dilaksanakan selama dua hari dan belum selesai, karena pada Senin (16/9/2024), seluruh anggota dewan berangkat untuk melaksanakan orientasi DPRD yang wajib dihadiri di Kota Palangka Raya. Setelah itu, disepakati bahwa rapat pembahasan APBD Perubahan dilanjutkan pada Senin (23/9/2024).
“Pembahasan hari pertama dihadiri oleh 16 anggota, pembahasan kedua dihadiri oleh 22 anggota, dan pada Selasa (10/9/2024) dilanjutkan pada pukul 09.00-12.00 dihadiri oleh 21 anggota dewan,” bebernya.
Setelah itu, dilanjutkan pada pukul 13.00 yang dihadiri 19 anggota, dan bisa dikatakan semua fraksi telah diwakili, karena ada perwakilan dari fraksi-fraksi, dengan kesimpulan pembahasan di skor sampai Senin (23/9/2024).
Kemudian Senin (23/9/2024) Rapat Pembahasan APBD peruahan tersebut dilajutkan dan dihadiri oleh 19 anggota, dan masih dilanjutkan pada Selasa (24/9/2024), dihadiri oleh 15 anggota, dengan kesimpulan meminta matriks dan penjelasan dari PUPR serta catatan perubahan yang mendahului, dan perubahan yang dilaksanakan sekarang.
Diutarakan Hj Mery Rukaini, sudah diberikan seluruh matriks kegiatan serta program yang akan dilaksanakan di APBD perubahan, dan penjelasan sampai clear dengan PUPR serta Dinas Pendidikan, data-data juga sudah diberikan.
“Saat kesimpulan rapat saya tanyakan lagi apakah anggota yang berhadir menyepakati hanya ini yang kita bahas? Sedangkan yang lain tidak ada lagi permasalahan, karena semua yang dipertanyakan sudah dijelaskan, jadi saya tanyakan lagi ke forum sebelum saya ketok palu, apakah ini saja yang kita bahas atau adalagi yang dipertanyakan pada matriks tersebut? Semuanya telah sepakat, sehingga kita lakukan paripurna,” ungkap Mery Rukaini.
