lenterakalimantan, BANJARMASIN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat diselenggarakan di Aula Kelurahan Telawang pada Selasa (11/02/2025).
Musrenbang yang dihadiri puluhan peserta ini dipimpin dan dimoderatori oleh Camat Banjarmasin Barat, Ibnu Sabil.
Turut hadir Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat, Haryanta, para lurah, kepala dan jajaran SKPD, Dinsos, Dinkes, Dishub, PU, Dinpar, Bappeda, DP3A dan Kominfo.
Selain itu, hadir pula perwakilan Kesbangpol, Kepala Puskesmas se-Kecamatan Barat, perwakilan perusahaan dan pelaku usaha, PKK, LPPK, BPKMP, Pokdarwis, Karang Taruna Damkar serta elemen masyarakat.
Musrenbang resmi dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor. Ia berpesan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai dasar dari pembangunan.
“Aspek infrastruktur, pendidikan, keagamaan, UMKM, pasar, harus diperhatikan. Terkait isu sampah, saya sudah bertemu dengan Pak Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup. Kondisi UPTD TPAS Basirih sudah open-dumping. Kondisi tanah lembek menyebabkan air hujan mengalir ke sungai dan akhirnya pencemaran. Kita diberi waktu sampai Juli untuk menemukan solusinya,” ujar Arifin.
Ia berpesan agar penyelesaian permasalahan di wilayah masing-masing dijaga bersama-sama agar Banjarmasin tetap Baiman.
Camat Banjarmasin Barat, Ibnu Sabil, menyampaikan lurah akan melaksanakan ekspos hasil pra-musrenbang pada Desember 2024.
“Usulan yang tidak bisa diakomodasi oleh APBD, dijadikan bahan pertimbangan untuk CSR Banjarmasin Barat untuk menampung aspirasi,” katanya.
Sementara Sekcam Banjarmasin Barat Haryanta menjelaskan, setiap kelurahan untuk menetapkan sebanyak lima usulan dengan rincian sebanyak lima usulan, tiga fisik atau infrastruktur dan dua non-fisik atau non-insfrastruktur.
“Berdasarkan arahan Bappeda, dari sembilan kelurahan, menetapkan lima menjadi satu usulan untuk fisik dan satu usulan untuk nonfisik masing-masing kelurahan,” pesannya.
Pemaparan ekspose hasil pra-musrenbang dimulai dari Kelurahan Basirih, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Cerucuk, Kuin Selatan, Pelambuan, Teluk Tiram, Telaga Biru dan terakhir Telawang. Dari lima usulan, rata-rata prioritas adalah fisik seperti jalan, drainase, titian, jembatan.
“Ada sembilan prioritas fisik dan nonfisik yang telah di-input usulan dalam Rakorbang bisa ditindaklanjuti Musrenbang Kota Banjarmasin,” ujar Haryanta.
Penandatanganan berita acara Musrenbang Banjarmasin Barat sebagai hasil kesepakatan Musrenbang hari ini.
Dengar Aspirasi Masyarakat
Usai penandatanganan berita acara, dibuka sesi tanya jawab dan penyampaian aspirasi oleh peserta Musrenbang. Perwakilan Pokdarwis Kubah Basirih mengeluhkan air yang sering pasang di lingkungan wisata religi.
“Peziarah membludak, datang secara perorangan dan kelompok dari majelis taklim selama 24 jam ke tempat wisata religi. Air pasang menyebabkan peziarah tidak bisa duduk dan harus berdiri,” ujarnya.
Dari Karang Taruna mewakilkan relawan Banjarmasin Barat memaparkan kondisi relawan yang bekerja dengan peralatan seadanya saat menanggulangi kebakaran di Banjarmasin Barat.
“Kami ibaratkan ujung tombak. Kami meminta perhatian dan empati dari pemerintah dan CSR untuk bantuan sarana dan prasarana relawan,” katanya.
Ia melanjutkan, agar Karang taruna harus dilibatkan dalam penanggulangan sampah, RT atau wilayah harus ada pusat daur ulang dari Dinas Lingkungan Hidup.
“Selama ini, masyarakat acuh, membuang sampah di bawah rumah dan di sungai. Kita harus mengelola sampah dari rumah,” pungkasnya.
Sampah Banjarmasin Barat menjadi salah satu persoalan yang disuarakan banyak peserta Musrenmbang.
Camat Banjarmasin Barat mengimbau agar satu kelurahan diminta menyediakan satu titik pemilahan sampah.
Ia menjelaskan pihaknya masih menunggu teknis pemilahan dan biaya operasional dari Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, titik pemilahan telah tersedia di sembilan kelurahan.
Terkait pemadam kebakaran, perwakilan dari CSR Pelindo menegaskan sesuai visi misi walikota dan wakil walikota terpilih, harus lebih memberdayakan damkar di Kota Banjarmasin seperti pelatihan damkar. Sektor seperti PLN, Pelindo, PDAM harus membantu.
“Harapannya, Musrenbang ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dan DPRD, karena ini langkah bottom up, dari bawah ke atas. Mudahan harapan masyarakat bisa terakomodasi,” pungkas Ibnu Sabil menutup Musrembang.
Dari sembilan prioritas yang disepakati, Ibnu Sabil mengonfirmasi sebanyak 90% berupa usulan fisik dan 10% berupa usulan non-fisik, seperti perbaikan jalan, gorong-gorong, titian jalan serta pelatihan kewirausahaan.
