lenterakalimantan.com, PARINGIN – Kabupaten Balangan bersiap merancang masa depan ekonominya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) setempat, Senin (17/3/2025).
Forum ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, menyusul Musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula I Bapperida Balangan, dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tuhalus, Ketua DPRD Balangan, Linda Wati, para SKPD, serta tokoh masyarakat.
Mengungkit permasalahan ini, Kepala Bapperida Rakhmadi Yusni, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju kebijakan pembangunan yang matang.
“Setelah FKP, kita akan masuk ke Forum Lintas SKPD, dan Musrenbang tingkat kabupaten yang direncanakan pada minggu ketiga di bulan Maret. Ini adalah tahapan krusial sebelum RKPD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Bupati,” jelasnya.
Ketergantungan pada Tambang, Harus Ada Alternatif
Salah satu isu sentral dalam FKP ini adalah, dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Balangan. Meski menjadi penyumbang terbesar PDRB, sektor ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat bergantung selamanya.
“Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa besar bagi perekonomian daerah,” ungkap Kepala Bapperida Rakhmadi Yusni.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mulai menggencarkan hilirisasi di sektor-sektor unggulan, seperti pertanian dan perkebunan. Dengan mengolah hasil sumber daya secara lebih lanjut, diharapkan ekonomi daerah semakin mandiri dan tidak hanya bertumpu pada eksploitasi tambang.
Sinkronisasi Kebijakan, Kunci Keberhasilan Pembangunan
Terkait hal ini, Asisten II Tuhalus, turut angkat bicara, menurutnya, forum ini juga menjadi ajang penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Ia menambahkan juga mengatakan, dimana sinergi merupakan sebuah kunci, agar program pembangunan berjalan lebih efektif, tanpa adanya tumpang tindih.
“Kita harus memastikan program daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Balangan akan lebih selaras, dan optimal,” ujarnya.
Dengan berbagai masukan yang terkumpul di FKP ini, RKPD 2026 dapat menjadi cetak biru pembangunan Balangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
Editor: Rian
