(Bambang Arwanto Minta Sinergi CSR dan PPM untuk Sejahterakan Masyarakat Lingkar Tambang)
lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si, menegaskan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Lokakarya Nasional Asta Cita 6 bertema “Peta Jalan 12 Rencana Aksi dan Cetak Biru CSR Desa Lingkar Tambang”, yang digelar di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (25/8/2025).
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekjen Kementerian Desa Taufiq Madjid secara daring, serta perwakilan 18 perusahaan tambang.
“Sekarang semua daerah sedang mengalami pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Kaltim turun sekitar 50% atau setara Rp4,5 triliun. Maka, CSR harus berperan lebih besar untuk mendukung pembangunan masyarakat,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, keberhasilan CSR dan PPM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, kata dia, banyak program CSR tidak terealisasi karena terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. Akibatnya, baik pemerintah maupun perusahaan mengalami sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
“CSR dilaksanakan, pemerintah juga melaksanakan. Akhirnya rebutan ruang publik. Kalau ini terus terjadi, masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat maksimal,” jelasnya.
Bambang memaparkan, Kalimantan Timur menyumbang 52% produksi batu bara Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Namun, ia mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam harus benar-benar dinikmati masyarakat.
“Kita punya tagline PPM Minerba: Tambang Mensejahterakan Masyarakat. Pertanyaannya, apakah sudah dirasakan oleh 4,2 juta penduduk Kaltim? Ini PR besar kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa PPM bersifat wajib dan memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan, berbeda dengan CSR yang masih minim pengawasan.
“PPM itu mandatory. Kalau tidak dilaksanakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak akan disetujui. CSR selama ini belum ada punishment jelas,” bebernya.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan peta jalan yang jelas antara PPM dan CSR, sehingga keduanya saling melengkapi, bukan bersaing.
“DBH turun, CSR harus naik. Sinergi keduanya akan menentukan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang,” pungkas Bambang.
Editor : Tim Redaksi
