lenterakalimantan.com, MAHULU – Dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) akan mengganti seluruh Jembatan Bailey yang menghubungkan jalur darat dan melintasi anak sungai di wilayah pedalaman Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, A.M. Fitra Firnanda, kepada Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) saat kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kaltim ke wilayah tengah Kubar–Mahulu, baru-baru ini.
Gubernur Harum menyambut baik sekaligus mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Pusat dalam merevitalisasi sejumlah Jembatan Bailey di kawasan pedalaman Bumi Ruhui Rahayu.
“Berapa jumlah Jembatan Bailey kita, Pak Nanda, dari Tering (Kubar) hingga Mahulu?” tanya Gubernur Harum.
Menanggapi hal tersebut, A.M. Fitra Firnanda yang akrab disapa Nanda menjelaskan, terdapat belasan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang. Namun, jika dilanjutkan hingga Long Apari dan Long Pahangai, jumlahnya mencapai sekitar 40 jembatan.
“Ada belasan jembatan untuk ruas Tering–Ujoh Bilang. Tapi kalau sampai Long Apari dan Long Pahangai, totalnya sekitar 40 jembatan, Pak Gubernur,” jelas Nanda.
Gubernur Harum pun meminta Dinas PUPR Kaltim untuk segera melakukan pendataan secara valid terhadap seluruh Jembatan Bailey yang akan diganti dengan jembatan permanen yang lebih kokoh dan aman.
Sementara itu, Jembatan Bailey yang telah diganti nantinya akan kembali menjadi aset Pemerintah Provinsi Kaltim dan dapat dialihkan ke lokasi lain yang membutuhkan, khususnya di titik-titik krusial wilayah pelosok Benua Etam.
Menurut Gubernur Harum, program ini tidak sekadar perbaikan infrastruktur fisik, tetapi menjadi urat nadi yang menghubungkan harapan masyarakat desa dengan pusat-pusat ekonomi di Kalimantan Timur.
Orang nomor satu di Benua Etam ini mengakui, mobilitas warga di wilayah pedalaman selama ini kerap terhambat akibat kondisi jembatan yang sudah dimakan usia. Dengan adanya revitalisasi, distribusi logistik diharapkan dapat berjalan lebih lancar.
“Revitalisasi Jembatan Bailey ini adalah jawaban bagi warga pedalaman yang selama ini harus bertaruh waktu dan keamanan saat melintas. Jika jembatannya kokoh, hasil tani lancar, dan ekonomi pasti bergerak cepat,” ujar Gubernur Harum.
Sementara itu, Kadis PUPR Kaltim A.M. Fitra Firnanda menjelaskan, seluruh Jembatan Bailey yang ada saat ini merupakan aset Pemprov Kaltim dan setelah direvitalisasi akan kembali menjadi milik pemerintah daerah.
“Jembatan-jembatan ini masih layak dan bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan jalur darat di kawasan lain di Kaltim,” ungkapnya.
Menutup pembicaraan, Gubernur Harum pun menginstruksikan agar jembatan-jembatan tersebut segera dimanfaatkan untuk wilayah yang membutuhkan.
“Segera gunakan ke kawasan Bongan (Kubar)–Sotek (Penajam Paser Utara), Pak Nanda,” pungkasnya.
