lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rakor yang digelar di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru itu dihadiri jajaran pimpinan daerah sebagai forum evaluasi kinerja sekaligus penyelarasan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Peserta rapat terdiri atas staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, tenaga ahli P2D, inspektur, sekretaris DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, lurah, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI), hingga kepala bagian di lingkungan Setda Kota Banjarbaru.
Dalam arahannya, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berhasil mempertahankan predikat WTP. Yang membanggakan, Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya kota yang telah menindaklanjuti 100 persen hasil pemeriksaan BPK. Terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran,” ujarnya.
Selain memberikan apresiasi, wali kota juga menegaskan sejumlah program prioritas yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pada sektor keuangan daerah, ia meminta seluruh SKPD meningkatkan efisiensi belanja serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran hibah juga diminta dievaluasi secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Erna Lisa turut menyoroti dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang baru diterima Pemkot Banjarbaru. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam bidang pelayanan publik, ia mengingatkan seluruh aparatur agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menghindari praktik pungutan liar (pungli).
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Wali kota juga meminta perangkat daerah terkait melakukan penertiban dan pendataan ulang aset daerah guna memastikan pengelolaan yang tertib dan akuntabel.
Khusus kepada camat dan lurah, ia mengingatkan agar lebih cermat dalam penerbitan dokumen pertanahan guna menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Saya minta di Kota Banjarbaru tidak ada persoalan tanah yang muncul akibat administrasi yang tidak tertib,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memastikan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat mendukung program pembangunan daerah secara tepat sasaran.
Menutup arahannya, Erna Lisa berharap sinergi dan kekompakan antarperangkat daerah terus terjaga guna mendukung terwujudnya Banjarbaru yang maju, tertata, dan sejahtera.
Sumber: Orz/MedCenBjb
Editor: Tim Redaksi
