lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi publik.
Pesan itu disampaikan Sri Wahyuni saat membuka Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Kickoff Pengukuran IKK, dan Penetapan Program Pembangunan Strategis Tahun 2026 di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Selasa (14/7/2026).
Menurut Sri Wahyuni, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari kualitas kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Melalui IKK, kita dapat mengukur kualitas proses kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hasil pengukuran ini menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah disusun, dijalankan, dan dievaluasi secara efektif. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan kebijakan yang dirumuskan didasarkan pada data yang akurat serta kebutuhan riil masyarakat.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan para pemangku kepentingan agar program pembangunan strategis mampu berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan Kalimantan Timur.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltim, Inni Indarpuri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi awal pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
Selain menyosialisasikan tahapan pengukuran, forum tersebut juga menetapkan tiga program pembangunan strategis yang akan menjadi objek penilaian IKK tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Kegiatan bertema “IKK Kaltim: Menakar Kebijakan, Menata Kaltim Unggul” itu diikuti kepala perangkat daerah, analis kebijakan, serta pejabat terkait secara luring maupun daring. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber Kementerian PANRB mengenai strategi peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan.
