lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan semakin banyaknya agenda berskala besar menjadi peluang yang terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menggerakkan sektor perhotelan dan ekonomi jasa.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan berbagai kegiatan pemerintah, pariwisata, olahraga, hingga agenda regional akan diarahkan agar memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Rudy menyebut keberadaan IKN membuat kebutuhan terhadap akomodasi dan berbagai jasa pendukung di Kaltim berpotensi semakin berkembang. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan bersama oleh pelaku usaha, termasuk hotel swasta.
“Adapun event-event yang kita buatkan, termasuk dengan adanya Ibu Kota Nusantara dan yang lain-lainnya, ini adalah tetap untuk bagaimana membuka pasar untuk hotel-hotel swasta lainnya. Semuanya itu kita dorong sekali,” kata Rudy saat diwawancarai usai briefing, Senin (28/9/2026).
Menurut Rudy, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sektor dalam menggerakkan perekonomian. Ketika sebuah kegiatan digelar, efek ekonominya dapat menjalar ke hotel, restoran, transportasi hingga sektor ekonomi kreatif.
“Kegiatan-kegiatan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik, terutama event-event yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah agenda yang selama ini dilaksanakan Pemprov Kaltim, termasuk kegiatan Dinas Pariwisata, agenda olahraga serta kegiatan regional seperti Sukan Borneo.
“Termasuk kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, termasuk juga akan ada kegiatan Sukan Borneo dan sebagainya. Insya Allah semua kegiatan perekonomian akan berjalan,” kata Rudy.
Di tengah upaya memperluas aktivitas ekonomi tersebut, Rudy juga menjelaskan kebijakan Pemprov Kaltim yang mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) memprioritaskan hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kegiatan internal pemerintahan.
Menurut Rudy, kebijakan itu tidak ditujukan untuk menguasai pasar perhotelan di Kaltim. Imbauan tersebut hanya berlaku di lingkungan internal Pemprov Kaltim.
“Ini sebenarnya imbauannya adalah untuk internal, hanya untuk Pemprov Kaltim saja. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan,” ujarnya.
Rudy mengatakan pemanfaatan hotel BUMD dalam kegiatan internal pemerintah merupakan bagian dari upaya efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset daerah.
“Satu, efisiensi kita. Yang kedua adalah kita menggunakan hotel untuk Pemprov Kaltim yang tujuannya PAD-nya akan kembali kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam membuka pasar bagi hotel swasta. Sebaliknya, berbagai agenda yang melibatkan masyarakat dan pihak eksternal tetap menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk mengambil bagian.
Terlebih dengan posisi Kaltim sebagai daerah penyangga IKN, Rudy melihat peluang kegiatan berskala nasional dan internasional masih terbuka. Pemerintah daerah pun mendorong agar momentum tersebut memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi.
“Bagaimana membuka pasar untuk hotel-hotel swasta lainnya, semuanya kita dorong sekali,” tegasnya.
Dengan semakin berkembangnya aktivitas di sekitar IKN dan bertambahnya agenda daerah, Rudy berharap roda perekonomian Kaltim terus bergerak. Sektor perhotelan menjadi salah satu bagian dari ekosistem jasa yang dinilai ikut merasakan dampak pertumbuhan tersebut.
“Semua kegiatan perekonomian akan berjalan,” pungkasnya.
