enterakalimantan.com, KALTIM – Sedikitnya 20 titik longsor mengancam kondisi jalan nasional yang menghubungkan Bontang, Sangatta hingga Simpang Perdau di Kalimantan Timur. Ancaman tersebut menjadi perhatian Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud setelah menemukan sejumlah badan jalan mengalami longsor dan berpotensi kembali amblas.
Temuan itu terungkap saat Rudy meninjau jalur Sangatta, Simpang Perdau, Bengalon, Kaliorang hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Senin (2/11/2026).
Rudy meminta Dinas PUPR Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mempercepat penanganan. Ia mengkhawatirkan kondisi jalan semakin memburuk ketika musim penghujan tiba.
“Hari ini masih kemarau. Kalau masuk musim penghujan, saya yakin titik-titik longsor akan semakin banyak. Kemungkinan semakin rawan dan berbahaya. Tolong ini segera disampaikan ke BBPJN,” kata Rudy di ruas Sangatta–Simpang Perdau.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah titik jalan yang sudah mengalami kerusakan. Jika tidak segera ditangani, longsor berpotensi mengganggu kelancaran transportasi di jalur penghubung sejumlah wilayah di pesisir timur Kaltim.
APBN Rp188 Miliar Disiapkan untuk 2027
Berdasarkan laporan yang diterima Gubernur, penanganan ruas Bontang–Sangatta–Simpang Perdau telah mendapat alokasi APBN 2026 sebesar Rp60,22 miliar.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk ruas Bontang–Sangatta sepanjang 5,7 kilometer. Sisanya dialokasikan untuk pemeliharaan rutin dan penanganan satu titik longsor di jalur Sangatta–Simpang Perdau.
Sementara itu, pemerintah merencanakan alokasi APBN sebesar Rp188 miliar pada 2027 untuk paket pekerjaan Bontang–Sangatta–Simpang Perdau, termasuk penanganan jalan longsor.
Meski demikian, keberadaan anggaran tersebut perlu diikuti percepatan penanganan terhadap titik-titik yang dinilai rawan, terutama menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Jembatan Lembak Tunggu Perbaikan Rp27 Miliar
Persoalan infrastruktur juga terlihat di wilayah Bengalon. Rudy melintasi jembatan bailey yang saat ini menjadi akses sementara setelah Jembatan Lembak mengalami penurunan dan tidak dapat dilintasi.
Pemerintah merencanakan pembangunan kembali jembatan tersebut melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract dengan total anggaran Rp27 miliar.
Pekerjaan dijadwalkan mulai pada Desember 2026 dengan alokasi awal sebesar Rp4 miliar.
“Kita berharap APBN lancar sehingga jembatan ini bisa segera diperbaiki kembali. Pasalnya jembatan ini sangat vital untuk menghubungkan Kaliorang, Kaubun dan Sangkulirang, hingga Talisayan di Kabupaten Berau,” harap Rudy.
Jalur Menuju KEK Maloy Tak Luput dari Ancaman
Rudy juga menyoroti kondisi jalan nasional dari Simpang Kaliorang menuju KEK Maloy. Di jalur yang menjadi akses menuju kawasan ekonomi tersebut, sejumlah titik longsor dan potensi longsor masih ditemukan.
Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kelancaran distribusi barang, terlebih jalur tersebut dilintasi kendaraan angkutan dengan muatan berat.
“Ini kan jalan menuju kawasan ekonomi khusus. Kalau jalannya begini sangat berisiko. Apalagi angkutan yang melintas pasti bermuatan berat,” kritik Rudy.
Ia kembali meminta Dinas PUPR Pera Kaltim berkoordinasi dengan BBPJN untuk mengantisipasi titik-titik longsor di jalur tersebut.
Penanganan ruas jalan dan jembatan di wilayah utara Kaltim menjadi perhatian karena infrastruktur tersebut berperan menghubungkan kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi hingga akses menuju KEK Maloy.
