lenterakalimantan.com, JAKARTA – Jika hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kekuasaan, siapa yang masih berdiri diluar untuk mengawasi kekuasaan ? Pertanyaan itu menjadi penting setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar pada awal Oktober 2026. Permukaannya terlihat seperti penataan biasa. Tetapi di baliknya ada pola politik yang lebih dalam. Prabowo tampak sedang memindahkan, merangkul, dan mengintegrasikan. Ini bukan sekadar reshuffle. Ini arsitektur kekuasaan.
Menang Tanpa Harus Bertempur.
Awal Oktober 2026 mengubah peta politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto merombak beberapa posisi strategis dalam Kabinet Merah Putih. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikenal dekat dengan Jokowi. Kedekatan itu terbangun sejak 2011. Kini ia digeser dari jabatan Kapolri setelah 5 tahun 8 bulan menjabat.
Pratikno juga terkena gelombang reshuffle. Ia mantan Mensesneg dua periode di era Jokowi. Kemudian ia menjadi Menko PMK di kabinet Prabowo. Kedekatan Pratikno dengan Jokowi bahkan dimulai sejak menjadi anggota Tim Tiga atau tim transisi yang bertugas memfinalisasi arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan setelah Jokowi menang dalam Pilpres 2014.
Namun Listyo dan Pratikno tidak diminta meninggalkan pusat kekuasaan. Mereka justru kembali dilantik di Istana, Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Bahkan pada hari yang sama, ia menerima Bintang Mahaputera Adipurna dan Pratikno dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kita memang tidak mengetahui motif pribadi Presiden. Tapi kita dapat membaca pola dari keputusan yang terlihat. Prabowo tampaknya lebih suka melakukan realokasi kekuasaan daripada eliminasi kekuasaan. Pola tersebut cukup menarik untuk dianalisis. Ketika seorang elite terlalu kuat pada satu posisi, kekuasaannya dapat dipindahkan, ia tidak harus dihancurkan. Dengan begitu, konsentrasi kekuasaan dapat berubah tanpa menciptakan musuh
baru.
Strategi Kuda Troya, Ketika Suara Kritis Masuk ke Dalam Istana.
Masuknya Rocky Gerung dan Margarito Kamis ke dalam Wantimpres menghadirkan sebuah fenomena politik yang menarik. Mengingat, Rocky dan Margarito adalah kritikus pemerintah
selama bertahun-tahun. Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky dan Margarito sebagai salah satu anggota Wantimpres bersama puluhan tokoh dari berbagai
latar belakang. Mereka duduk bersama Pratikno, Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, Tahir, Budi Gunawan, Jusuf Hamka, Ignasius Jonan, dan tokoh-tokoh lain.
Selama ini, kritik berdiri di luar pagar Istana. Ia memiliki jarak, kebebasan bicara, dan daya tekan publik. Seorang intelektual dapat mempertanyakan keputusan pemerintah tanpa harus
mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari struktur negara. Namun ketika seorang kritikus masuk ke dalam lingkaran penasihat Presiden, medan permainannya berubah. Kritik
tidak lagi hanya disampaikan kepada kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari proses pertimbangan kekuasaan. Ini dapat menghasilkan dua kemungkinan yang berlawanan. Kemungkinan pertama, kritik menjadi lebih efektif, karena langsung masuk ke meja tempat keputusan dibuat. Gagasan yang sebelumnya hanya menjadi suara publik kini memiliki akses langsung kepada
pengambil keputusan. Tetapi kemungkinan kedua justru lebih paradoksal, kritik dapat kehilangan sebagian daya tekan eksternalnya karena sang kritikus kini menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya ia awasi. Walaupun, Rocky sendiri menegaskan ia akan tetap kritis. Itu memang patut dicatat, tetapi selama ini kita tahu bahwa niat belum tentu sama dengan hasil.
Bahkan Media Internasional seperti Reuters juga membaca pembentukan Wantimpres baru sebagai bagian dari rangkaian perubahan strategi politik Prabowo yang diperhitungkan secara
matang. Dalam mitologi Yunani Kuno, Kuda Troya masuk ke dalam kota sebagai hadiah. Pasukan di dalamnya baru bekerja setelah pintu kota terbuka. Dalam politik, tentu kita tidak tahu apakah
metafora itu relevan. Tetapi ada pertanyaan yang tetap sah diajukan, ketika kritik diberikan tempat di dalam Istana, siapa yang menjadi kuda, dan siapa yang menjadi kota?
Hipotesis dan Konsekuensi bagi Demokrasi.
Jika pola ini berlanjut, politik Indonesia mungkin akan bergerak menuju model konsensus elite yang semakin luas. Kekuasaan tidak selalu mengalahkan perbedaan dengan konfrontasi.
Perbedaan justru dapat dikelola melalui akomodasi, rotasi jabatan, dan ruang konsultasi. Ini dapat menghasilkan stabilitas. Tetapi stabilitas bukan satu-satunya ukuran bagi kesehatan
demokrasi. Secara hipotesis, konsekuensi pola ini menciptakan otokrasi konsensual, sebuah tatanan di mana konflik antar elite berhasil ditiadakan melalui distribusi posisi, tetapi dengan
mengorbankan mekanisme pengawasan dan perimbangan (checks and balances). Ketiadaan oposisi formal di parlemen maupun di luar Istana berisiko membuat kebijakan publik
dirumuskan secara teknokratis-kompromistis tanpa perdebatan ideologis yang substantif. Kepentingan publik yang luas berpotensi tergeser oleh pemenuhan konsensus elite di ruang
tertutup.
Jika semua perbedaan akhirnya diserap ke dalam struktur kekuasaan, maka pertanyaan demokratisnya bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya adalah
siapa yang masih memiliki kebebasan untuk mengatakan tidak ? Pers, masyarakat sipil, akademisi, lembaga independent dan gerakan mahasiswa memiliki fungsi dalam menjaga andil peran tersebut.
Di sinilah makna politik tanpa musuh menjadi lebih kompleks. Mengurangi konflik elite dapat memperkuat stabilitas pemerintahan. Tetapi demokrasi membutuhkan sesuatu yang
berbeda dari sekadar stabilitas, ia membutuhkan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan. Maka pertanyaan terbuka dari tulisan ini kembali kepada kita. Jika hampir semua kekuatan
politik masuk ke dalam istana kekuasaan, lantas siapa yang masih berdiri di luar ? Mungkin jawabannya bukan satu kelompok tertentu. Justru demokrasi membutuhkan banyak
pihak yang tetap berada di luar agar kekuasaan, betapapun luas konsensus di dalamnya, tidak pernah kehilangan alasan untuk mendengar suara yang berbeda.
