lenterakalimantan.com, PARINGIN – Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menyelenggarakan workshop pembinaan dalam upaya penguatan pengelolaan data dan informasi bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Balangan di Ar-Raudah Resto Caffe dan Waterpark, Kamis (21/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintah Kabupaten Balangan dengan memastikan data yang diolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Hal ini diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan berkelanjutan.
Sekretaris Bapperida Kabupaten Balangan, Akhmad Supiani, menegaskan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan akuntabel. Menurutnya, data yang valid merupakan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif.
“Pengelolaan data yang baik sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai narasumber, di kegiatan yang dimaksud, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan, Roy Suryanto, menyampaikan, bahwa pengelolaan data harus selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang bertujuan menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Satu Data Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menciptakan data yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pusat maupun daerah,” jelasnya.
Sementara itu, JF Statistisi Ahli Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan, Herry, menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan data.
Ia merekomendasikan pembentukan forum data daerah, penguatan kerja sama dengan BPS, serta optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
“Forum data daerah dan kolaborasi dengan BPS sangat penting agar data yang dikumpulkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Selain itu, pengelolaan data dalam SIPD harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SKPD dalam menghasilkan data yang berkualitas dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan serta berbasis data.
