lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (23/7/2025).
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada KPK atas arahan dan masukan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim KPK atas arahan dan masukan yang sangat penting bagi kami,” ujarnya.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel, termasuk pejabat struktural yang membidangi perencanaan dan penganggaran.
Fokus utama pembahasan adalah strategi pencegahan korupsi di sektor perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Pemprov Kalsel, kata Hasnuryadi, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan dengan langkah konkret sesuai koridor hukum.
“Kami komit dan akan berusaha melaksanakannya sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, dengan kerja sama yang terjalin, semua bisa dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Rakor ini merupakan bagian dari strategi nasional KPK untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas di pemerintahan daerah. Keterlibatan lintas perangkat daerah diharapkan menciptakan sinergi dan kesadaran kolektif dalam membangun sistem yang transparan.
Hasnuryadi menegaskan, pencegahan korupsi bukan hanya tugas lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk para kepala dinas, sekretaris, dan kasubbag perencanaan yang memahami pengelolaan anggaran secara teknis.
“Dengan komitmen kuat yang disampaikan Pemprov Kalsel dalam rakor ini, diharapkan upaya pencegahan korupsi di Banua semakin baik dan menjadi landasan pembangunan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” tandasnya.
Editor : Tim Redaksi
