lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) melakukan aksi blokir serentak terhadap rekening milik penunggak pajak dengan total nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp110 miliar. Kegiatan ini berlangsung pada 23-26 September 2025 dan melibatkan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng.
Blokir rekening dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Sebelum pemblokiran dilakukan, proses penagihan diawali dengan penyampaian Surat Paksa kepada wajib pajak. Jika tidak diindahkan, Jurusita Pajak Negara (JSPN) akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap aset penunggak pajak, baik berupa barang bergerak, tidak bergerak, maupun simpanan di lembaga jasa keuangan.
Sebagai langkah awal penyitaan, pemblokiran dilakukan terhadap rekening dan aset penunggak yang berada di lembaga perbankan, sektor asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.
Dalam operasi kali ini, tercatat 121 rekening diblokir bekerja sama dengan 16 bank, dengan nilai total tunggakan sebesar Rp110.298.023.154.
Dana yang diblokir dapat dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan pajak beserta biaya penagihan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penggunaan dana tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPP dengan meminta pencabutan blokir dan pemindahbukuan dana dari lembaga keuangan terkait.
Selain langkah hukum, Kanwil DJP Kalselteng juga menjalankan program konseling tunggakan pajak sebagai pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Melalui program ini, sejumlah wajib pajak telah mulai melunasi sebagian tunggakan, sementara lainnya berkomitmen untuk membayar secara bertahap hingga akhir tahun 2025.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menyatakan bahwa kegiatan blokir, pemindahbukuan, dan konseling ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih luas dalam mendukung target penerimaan pajak tahun anggaran 2025.
“Berbagai langkah penegakan hukum terus kami laksanakan, tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kesadaran pajak jangka panjang dan memberikan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh,” ujar Syamsinar dalam siaran persnya.
Kanwil DJP Kalselteng menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.
Sumber : Rilis
Editor : Tim Redaksi
