lenterakalimantan.com, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Piutang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Pembataan, Selasa (9/12/2025).
Penandatanganan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penanganan dan optimalisasi piutang daerah.
PKS ditandatangani oleh Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tabalong, Dr. H. Husin Ansari, bersama Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, dan disaksikan Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani.
Rifani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
”Kerja sama dengan DJKN bukan hanya menjadi bentuk sinergi antar lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi wujud komitmen kita untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, piutang daerah yang tidak dikelola secara optimal dapat menghambat kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
”Melalui kerja sama ini, kami berharap proses penagihan piutang daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya lagi.
Ia menambahkan, PKS piutang ini juga selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni Tabalong Smart (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), yang salah satunya bertujuan memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan yang lebih efektif.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atas fasilitas PKS ini.
Rifani berharap, sinergi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara optimal, efektif, dan memberikan hasil nyata bagi kemajuan Kabupaten Tabalong.
”Kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar bisa memahami mekanisme, alur kerja, dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan kerja sama ini. Pemahaman yang baik akan memperkuat koordinasi lintas instansi,” pesannya.
Terakhir, Bupati Tabalong menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah secara berkelanjutan.
“Kami yakin, melalui sinergi dengan pemerintah pusat, kita dapat memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabalong,” pungkasnya.
Editor: Rizki
