lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk membahas penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah, Rabu (7/1/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim. Sementara dari pihak BPBD, pertemuan dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, beserta jajaran.
Dalam RDP terungkap bahwa status kebencanaan di Kalimantan Selatan saat ini masih berada pada level Siaga. Namun, Kabupaten Balangan mulai memasuki masa transisi dari status tanggap darurat ke Siaga seiring kondisi banjir yang mulai terkendali.
Habib Hamid Bahasyim menegaskan, meskipun terjadi penurunan status di beberapa daerah, kewaspadaan tetap harus dijaga. Ia meminta seluruh instansi terkait terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya saat kondisi darurat, tetapi juga dalam upaya mitigasi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ronny Eka Saputra menyampaikan bahwa BPBD Kalsel terus melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan banjir, baik dari sisi kesiapan personel, peralatan, maupun logistik.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (8/1/2026), Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan untuk meninjau langsung penanganan banjir di lapangan.
“Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat proses penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak,” jelas Ronny.
Melalui RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap upaya penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih terkoordinasi, terencana, dan efektif demi menjaga keselamatan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi
