lenterakalimantan.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya pada akses pendidikan tinggi dengan mencairkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap 2026 melalui Program Gratispol Pendidikan. Tahap awal penyaluran ini menyasar 21.127 mahasiswa baru angkatan 2025 di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Timur, dengan total anggaran mencapai Rp103,14 miliar.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan, pencairan dilakukan serentak setelah proses verifikasi internal rampung. Sementara itu, bantuan untuk mahasiswa semester empat, enam, dan delapan masih menunggu sinkronisasi data kependudukan melalui Dukcapil.
Berdasarkan rekapitulasi tahun 2026, penerima manfaat Program Gratispol tersebar di 57 perguruan tinggi, baik negeri, swasta, maupun skema kerja sama. Dari kelompok perguruan tinggi negeri, Universitas Mulawarman menjadi penerima terbanyak dengan 5.134 mahasiswa dan nilai bantuan lebih dari Rp25,6 miliar. Posisi berikutnya ditempati Politeknik Negeri Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, serta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
Sementara dari sektor perguruan tinggi swasta, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tercatat sebagai penerima terbesar dengan 3.477 mahasiswa senilai lebih dari Rp19,2 miliar. Disusul Universitas Mulia dan Universitas Balikpapan. Distribusi ini menunjukkan upaya Pemprov Kaltim menjaga pemerataan manfaat lintas kampus dan wilayah.
Program Gratispol Pendidikan dirancang sebagai instrumen strategis untuk menekan hambatan ekonomi mahasiswa sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah. Pemerintah menilai investasi di sektor pendidikan tinggi akan berdampak langsung pada daya saing Kaltim dalam jangka panjang.
“Dengan bantuan ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus menyelesaikan studi tanpa terbebani persoalan biaya kuliah,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (13/2/2026).
Pemprov Kaltim memastikan penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme dan data hasil verifikasi. Pemerintah daerah juga menegaskan keberlanjutan Program Gratispol sebagai bagian dari kebijakan pembangunan SDM yang berkelanjutan.
