lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Isu penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Kabupaten Tanah Laut diminta tidak diseret ke ranah politik. Kalangan organisasi kepemudaan menilai persoalan tersebut murni terkait penegakan hukum dan kesejahteraan nelayan.
Ketua KNPI Tanah Laut, Andri Pebriyan Noor, bersama Ketua Karang Taruna, Muhammad Khaidir, mengingatkan agar aksi yang dilakukan mahasiswa tidak mencampuradukkan dugaan penyalahgunaan solar subsidi dengan kepentingan politik.
Menurut Andri, dugaan penyelewengan solar subsidi harus ditangani secara objektif oleh aparat penegak hukum tanpa adanya penggiringan opini.
“Ini murni persoalan hukum yang berdampak pada kesejahteraan nelayan. Fokus kita seharusnya memastikan hukum ditegakkan dan distribusi solar tepat sasaran, bukan menjadi panggung politik,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Senada, Khaidir menilai politisasi isu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan dan memperlambat solusi bagi nelayan kecil. Ia menegaskan seluruh elemen pemuda harus bersikap jernih dalam melihat permasalahan tersebut.
Menurutnya, penyalahgunaan solar subsidi telah merugikan nelayan, sementara narasi politik berpotensi memicu polarisasi dan menghambat penyelesaian di lapangan.
Keduanya juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal proses hukum hingga tuntas serta mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat.
Sementara itu, DPRD Tanah Laut disebut telah menindaklanjuti persoalan ini melalui audiensi dan konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Mari kita kawal bersama demi membela nelayan. Jangan sampai perjuangan ini ditunggangi kepentingan politik,” pungkasnya.
Editor: Rizki
