lenterakalimantan.com, LOMBOK BARAT – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa APPSI harus menjadi wadah yang mampu melahirkan solusi nyata atas berbagai persoalan daerah, bukan sekadar forum penyampaian aspirasi.
Penegasan itu disampaikan Rudy Mas’ud saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota APPSI di Ballroom Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Menurut Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud, rapat kerja menjadi forum strategis bagi para gubernur untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
“APPSI harus menjadi organisasi yang mampu menghasilkan solusi, bukan sekadar menyampaikan aspirasi daerah,” tegas Harum.
Dalam rapat kerja tersebut, APPSI membahas dua agenda strategis, yakni reformulasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis segmentasi dan rantai pasok (supply chain), serta optimalisasi potensi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menurut Harum, kedua isu tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah provinsi.
“Kedua isu ini berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal,” ujarnya.
Ia berharap Rapat Kerja Gubernur APPSI mampu menghasilkan gagasan-gagasan transformatif melalui identifikasi persoalan secara komprehensif dan penyusunan solusi strategis yang dapat diterapkan di seluruh daerah.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengaku bangga daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur APPSI.
“Kita datang dari daerah yang berbeda-beda, namun dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Rapat kerja secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, Bima Arya mengingatkan para kepala daerah mengenai berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, mulai dari dinamika geopolitik, implementasi kebijakan nasional, hingga persoalan hukum yang memerlukan sinergi antarpemerintah.
“Di sinilah pentingnya koordinasi antara gubernur dan kepala daerah lainnya serta perlunya pemimpin untuk terlibat langsung dalam program kerja,” ujar Bima Arya.
Rapat kerja tersebut dihadiri para gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi se-Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, jajaran Dewan Pakar APPSI, Direktur Eksekutif APPSI, serta narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga.
Sumber: Pemprov Kaltim
Editor: Muhammad Tamyiz
