lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di wilayah pedalaman dan perbatasan Mahakam Ulu.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menilai persoalan distribusi sembako yang muncul akibat surutnya Sungai Mahakam tidak boleh hanya diselesaikan secara sementara.
Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Nino berpotensi kembali mengganggu akses transportasi menuju Long Pahangai dan Long Apari. Karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem cadangan pangan yang bisa digunakan ketika jalur distribusi terganggu.
“Kalau perlu kita bangun gudang sembako untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Jangan menunggu sampai terjadi baru kita bergerak,” tegas Rudy saat memimpin Morning Briefing secara daring dari Jakarta, Senin (10/8/2026).
Gagasan pembangunan gudang penyimpanan sembako menjadi salah satu opsi yang disiapkan Pemprov Kaltim. Gudang tersebut nantinya dapat ditempatkan di lokasi strategis sehingga stok kebutuhan pokok sudah tersedia sebelum akses transportasi mengalami gangguan.
Langkah itu dinilai penting mengingat Long Pahangai dan Long Apari berada di kawasan hulu Mahakam sekaligus wilayah strategis perbatasan Kaltim.
Saat debit Sungai Mahakam normal, distribusi kebutuhan pokok dapat dilakukan melalui jalur sungai. Namun, ketika air surut, pengiriman barang membutuhkan waktu lebih lama dan harus menggunakan kapal berukuran lebih kecil.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi. Disperindagkop UKM Kaltim menyediakan sekitar Rp50 juta, sedangkan Dinas Pangan menyiapkan sekitar Rp57 juta.
Selain itu, intervensi pasar murah disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Rudy juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak bekerja sendiri-sendiri. Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan Pemkab Mahakam Ulu, Bulog, Pertamina, Disperindagkop UKM dan Dinas Pangan.
Pertamina secara khusus diminta memastikan distribusi LPG 3 kilogram tetap menjangkau masyarakat hingga tingkat pangkalan.
Bagi Rudy, persoalan pangan di wilayah perbatasan memiliki dimensi yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memastikan sembako tersedia, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan terluar tetap mendapatkan pelayanan negara.
“Jangan sampai ada masyarakat Kalimantan Timur mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan,” tegasnya.
Rudy bahkan menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung kondisi wilayah tersebut melalui jalur darat sekaligus melihat kawasan perbatasan Kaltim dengan Putussibau, Kalimantan Barat.
Bagi Pemprov Kaltim, langkah antisipasi tersebut diharapkan menjadi fondasi agar persoalan distribusi pangan di Mahakam Ulu tidak kembali menjadi masalah setiap kali debit sungai turun atau cuaca ekstrem terjadi.
