lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) mulai memperkuat pola pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengandalkan satu basis data yang dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Tunggal UMKM melalui Smart Service Centre (SSC) PLUT UMKM BAIMAN yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) Kabupaten Batola di Aula Diskopperindag, Senin (5/10/2026).
Rapat ini menjadi tindak lanjut peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN. Selain membahas pemanfaatan data, forum tersebut juga diarahkan untuk menyusun rencana kerja serta menyelaraskan program pembinaan UMKM antarperangkat daerah.
Kepala Diskopperindag Batola, Hery Sasmita, ketersediaan data yang terintegrasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menentukan arah pembinaan UMKM.
Menurutnya, pembinaan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pada pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas.
“Kalau data kita masih sendiri-sendiri, pembinaan juga bisa tidak fokus. Bahkan bisa terjadi program yang sama diberikan kepada pelaku usaha yang sama, sementara yang lain belum mendapatkan pembinaan,” jelas Hery.
Ia menjelaskan, pembinaan UMKM mencakup sejumlah aspek, mulai dari kelembagaan dan perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas, pemasaran hingga akses pembiayaan.
Karena itu, keberadaan satu basis data diharapkan membantu perangkat daerah memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha sebelum menentukan bentuk intervensi.
Data UMKM Disiapkan Menjadi Rujukan Bersama
Pemkab Barito Kuala mendorong penerapan Batola Satu Data UMKM dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Data yang dihimpun melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN akan diarahkan menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun program pembinaan. Dengan cara tersebut, kebutuhan pelaku usaha dapat dipetakan berdasarkan kondisi masing-masing.
Saat ini terdapat sekitar 42.471 UMKM yang tercatat di Kabupaten Barito Kuala. Data tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pemutakhiran untuk memastikan informasi mengenai pelaku usaha dan kebutuhannya semakin akurat.
Dalam kesempatan tersebut, Hery menyebut jumlah data UMKM yang dimiliki cukup besar dan perlu dilakukan verifikasi.
“Data yang kita miliki cukup besar, sekitar 42.471 UMKM. Data ini perlu kita verifikasi sehingga nantinya kita benar-benar mengetahui siapa pelaku usahanya, apa kebutuhannya, dan pembinaan seperti apa yang tepat diberikan,” ungkapnya.
Perbedaan angka dalam penyampaian tersebut menunjukkan pentingnya proses verifikasi dan pemutakhiran data sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan program.
SKPD Dibekali Cara Akses Data
Pemanfaatan Data Tunggal UMKM juga disertai dengan pembekalan teknis bagi perwakilan perangkat daerah.
Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala memberikan pelatihan mengenai mekanisme mengakses serta menarik data dari sistem SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Melalui pembekalan tersebut, tim teknis SKPD dapat memanfaatkan data sesuai kebutuhan pembinaan, termasuk untuk melakukan pemetaan berdasarkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, produktivitas, pemasaran dan pembiayaan.
Kemampuan mengakses data dinilai penting agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti sebagai tempat penyimpanan informasi. Data diharapkan benar-benar digunakan dalam penyusunan program dan penentuan sasaran pembinaan.
Dengan basis data bersama, perangkat daerah juga dapat menghindari pengumpulan informasi yang sama secara terpisah.
Penggunaan sumber data yang sama telah menjadi bagian dari komitmen antarperangkat daerah. Sebelumnya, Pemkab Barito Kuala menandatangani NKS pemanfaatan Data Tunggal UMKM bersama 14 perangkat daerah dalam rangkaian peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menggunakan data yang sama dalam pelaksanaan program pembinaan.
Pemanfaatan satu sumber data diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan maupun yang belum tersentuh program.
Pendekatan tersebut juga memungkinkan bentuk pembinaan disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi pelaku usaha. UMKM yang membutuhkan legalitas dapat diarahkan pada fasilitasi perizinan, sementara persoalan kualitas produk dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan produktivitas dan kemasan.
Kebutuhan pemasaran dan pembiayaan juga dapat dipetakan sehingga intervensi yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha.
BPS Perkuat Tata Kelola Data
Penguatan tata kelola data UMKM turut mendapat dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala.
Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala Rudy Nooryadi hadir dalam kegiatan tersebut selaku Pembina Data Statistik Kabupaten.
Keterlibatan BPS diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas data agar informasi yang digunakan pemerintah daerah memiliki standar yang jelas, konsisten, dapat diperbarui dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi antara Diskopperindag, Diskominfo, BPS dan perangkat daerah pembina UMKM menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih terkoordinasi.
Data Jadi Dasar Menentukan Intervensi
Setelah pembekalan teknis, rapat dilanjutkan dengan koordinasi program dan penyusunan rencana kerja SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Hery berharap forum tersebut menjadi awal penguatan pembinaan UMKM secara terpadu di Kabupaten Barito Kuala.
Menurutnya, keberhasilan SSC PLUT UMKM BAIMAN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga sejauh mana data yang tersedia dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha.
“Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala,” tutup Hery.
Melalui pemanfaatan Data Tunggal UMKM, Pemkab Barito Kuala mendorong agar program pembinaan antarperangkat daerah dapat berjalan lebih terarah, saling melengkapi dan sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Dengan data yang terus diperbarui dan digunakan secara bersama, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah menentukan sasaran pembinaan sekaligus memperkuat upaya mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas.
Editor: Tim Redaksi
