Lenterakalimantan.com, KAPUAS – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kapuas dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026).
Juru bicara Fraksi Golkar, H Abdullah, meminta pemerintah daerah memperkuat perlindungan bagi petugas pemadam karhutla, menjaga kesehatan masyarakat, mengevaluasi kegiatan sekolah, serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Saat membicarakan dampak karhutla, Abdullah terlihat sesekali mengusap air mata. Ia menceritakan kondisi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di tengah kepungan kabut asap, sementara para petugas pemadam bekerja mempertaruhkan nyawa dengan peralatan terbatas.
Menurut Abdullah, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah perlu memastikan petugas memperoleh perlengkapan keselamatan dan masyarakat mendapat perlindungan dari dampak asap.
Ia menyoroti kondisi anggota Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) yang bekerja dengan keterbatasan peralatan, termasuk alat pelindung diri (APD).
“Sudah tidak rahasia lagi untuk karhutla ini, berapa banyak anggota pemadam Kapuas yang ikut membantu bertaruh nyawa. Bahkan ada warga yang meninggal dunia saat memadamkan kebakaran hutan ini, belum lagi mereka dengan peralatan seadanya,” ujar Abdullah dengan suara bergetar.
Ia meminta dukungan anggaran dan perlengkapan keselamatan bagi petugas menjadi perhatian pemerintah daerah.
Asap Ganggu Kesehatan dan Aktivitas Masyarakat
Abdullah juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang berisiko mengalami gangguan pernapasan.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kegiatan belajar mengajar berdasarkan kondisi kualitas udara dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Apakah tidak bisa diambil kebijakan upacara jarak jauh dan libur dua sampai tiga hari, sesuai kondisi, sampai dianggap aman, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau BMKG?” katanya.
Menurutnya, keselamatan peserta didik perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan sekolah selama kabut asap.
Kabut Asap Karhutla Mengancam Kesehatan Siswa, Disdik Kapuas Tegaskan PJJ Saat Asap Pekat
Harga Kebutuhan Pokok dan Transportasi Ikut Disorot
Abdullah meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama instansi terkait memantau stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di tengah gangguan aktivitas akibat karhutla.
Komoditas yang disorot antara lain ikan, telur, beras, dan sayuran. Ia menyebut terdapat potensi kenaikan harga sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000, meski komoditas dan harga acuannya masih perlu diverifikasi melalui pemantauan.
Di sektor transportasi, Abdullah meminta Dinas Perhubungan memperhatikan keselamatan pekerja yang tetap beraktivitas dalam kondisi jarak pandang terbatas, termasuk pengemudi ojek, pengemudi becak, serta pelaku transportasi air dan penyeberangan feri.
Ia menyebut jarak pandang pada pagi hari dapat turun hingga sekitar 50 meter. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko bagi pengguna jalan dan transportasi lainnya.
Minta Solusi bagi Warga Terdampak
Abdullah mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait menyediakan bantuan bagi warga yang terdampak, termasuk dukungan oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan serta sarana air untuk penanganan kebakaran.
Ia juga mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa yang mengalami keterbatasan air, terutama di wilayah yang rawan karhutla.
Menurutnya, langkah penanganan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan tetap mengikuti ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku.
Sebagai salah satu Ketua BAPEKAM di Kapuas, Abdullah menyatakan penanganan kebakaran membutuhkan peralatan, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak.
Golkar Terima Raperda APBD 2027
Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif dan legislatif sesuai tahapan yang ditetapkan.
Dalam rapat paripurna ketiga Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 tersebut, pandangan umum juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, PAN, PKB, serta Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris DPRD Kapuas Ajeng, perwakilan pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD, LSM, serta insan pers.
Masukan Fraksi Golkar mencakup perlindungan petugas, kesehatan masyarakat, stabilitas harga, keselamatan transportasi, ketersediaan air, dan keberlangsungan pendidikan selama penanganan karhutla.
