lenterakalimantan.com, KOTABARU – Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Gewsima Mega Putra mengatakan pihaknya melakukan pencocokan perencanaan strategis nasional dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada bidang smelter.
“Kami mensinkronkan antara perencanaan strategis nasional dengan kabupaten mengenai pembangunan smelter, sudah sejak 2011 sampai 2023 hari ini minim progres,” kata Gewsima Mega Putra, Sabtu (21/1/2023).
Menurutnya, pihaknya mengejar progres pekerjaan pembangunan smelter ini, agar hasil tambang tidak jual secara mentah sesuai dengan instruksi presiden.
“Dampak dari selesainya pekerjaan smelter yang dibangun akan menyerap tenaga lokal yang cukup besar,” katanya.
Ia juga menjelaskan wilayah Sebuku tidak hanya bicara biji besi, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah menggali nikel di kawasan tersebut.
“Saya tidak bisa tutup mata, apa pun yang keluar dari perut wilayah Sebuku harus memiliki manfaat warga sekitar dan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) Kotabaru,” ujar Gewsima.
Dari luas pulau sekitar 27.500 hektare, Gewsima Putra menuturkan PT SILO menguasai konsesi tambang bijih besi cukup besar seluas 8.086 hektare, namun minim efek terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Sampai hari ini wilayah Sebuku sangat minim air bersih dan listrik, akses jalan juga sangat minim, tingkat kemiskinan juga masih ada, karena wilayah sebuku masuk SK kawasan kumuh,” tuturnya.
Menurut data Kementerian Investasi/BKPM RI, proyek Smelter Steel Billet tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp6 triliun dengan desain smelter berupa fasilitas produksi baja kasar dengan proses BF-BOF (Blast Furnace Basic Oxygon Furnace), Laddle Furnace dan CCM (Continuous Casting Machine) dengan kapasitas produksi 600.000 ton per tahun.
Sebagai informasi, Pulau Sebuku merupakan pulau yang kaya akan batu bara, bijih besi, nikel dan minyak bumi.
“Kami berharap in cepat selesai, jangan sampai wilayah Kotabaru tertinggal lagi dengan Tanah Bumbu yang sedang membangun smelter,” pungkasnya.
