Tuntut Kenaikan Gaji, Ratusan Anggota BPD Se-Tabalong Serbu Graha Sakata

Anggota BPD se-Tabalong menyampaikan tuntutannya. Foto: JM/lenterakalimantan.com
Anggota BPD se-Tabalong menyampaikan tuntutannya. Foto: JM/lenterakalimantan.com

lenterakalimantan.com, TANJUNG – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tabalong menyerbu Gedung Graha Sakata DPRD Tabalong.

Anggota BPD yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Tabalong ini datang untuk menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan gaji bulanan atau tambahan penghasilan BPD karena masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Bacaan Lainnya

Kedatangan anggota BPD desa ini diterima dengan baik Wakil Ketua DPRD Tabalong, H Jurni dan Wakil Ketua Habib Muhammad Taufani Alkaf di Aula Gedung Graha Sakata Kabupaten Tabalong, Rabu (22/5/2024).

Ketua PABPDSI Tabalong, Suriani mewakili rekan–rekanya menyampaikan tuntutan diantaranya, kenaikan tunjangan Ketua dan anggota BPD mengingat naiknya harga kebutuhan pokok.

“Penghasilan kami tidak sebanding dengan Kepala Desa dan aparat, Kalau Kepala Desa gaji dan tunjanganya mencapai 5 juta lebih, tapi kami hanya di angka 2 jutaan saja, bahkan untuk anggota dibawah 2 juta,” ujar Suriani.

Suriani yang juga sebagai anggota BPD Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, menyebutkan bahwa BPD sebagai mitra kepala desa seharusnya pendapatan sama rata atau tidak terlalu jauh beda.

Diketahui saat ini, untuk penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa berkisar Rp 5,7 juta, Sekdes Rp 4,1 juta, Kasi Rp 3,5 juta, Kaur Rp 3,2 juta, dan staf Rp 1,8 juta, sementara untuk pendapatan Ketua BPD Rp 2,2 juta, Wakil Ketua Rp 2 juta, Sekretaris Rp 1,8 juta, anggota Rp 1,6 juta dan staf BPD Rp 1,2 juta.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua DPRD Tabalong, H Jurni menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi para anggota BPD tersebut.

“Kita perjuangkan pada anggaran perubahan tahun ini, mudah–mudahan tahun 2025 sdh terealisasi,” terang Jurni.

Jurni merasa bahwa kesejahteraan anggota BPD memang perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan karena tugasnya cukup penting dalam pembangunan Desa.

“Kita tidak berjanji terkait angka ya, tapi kalau kenaikan tunjangan, InsyaAllah bisa terealisasi, karena anggaran kita mampu,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *