lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali mencatat prestasi dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut.
Selain itu, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin, didampingi wakilnya Hasnuryadi Sulaiman, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, di Auditorium Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia mendorong seluruh pihak untuk terus melakukan pembenahan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Dukungan semua pihak sangat kami harapkan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi, maupun unsur masyarakat lainnya,” ujarnya.
Gubernur Muhidin juga memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan di berbagai daerah, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. Proyek ini diharapkan menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik nasional.
Tak lupa ia mengimbau seluruh kepala daerah di Kalsel untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.
Pengelolaan program ini, menurutnya, akan diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan pengawasan dari pemerintah dan aparat kepolisian. Selain itu, Pemprov Kalsel juga berencana membangun fasilitas umum seperti toilet dan rest area di sejumlah titik jalur transportasi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor, menjelaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini bertujuan menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi tahapan akhir penyusunan RPJMD, yang direncanakan selesai lebih cepat dari batas waktu enam bulan. Targetnya, RPJMD dapat disahkan menjadi peraturan daerah pada 30 Juli 2025,” katanya.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan penekanan layar monitor secara simbolis dan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, kepala daerah dari 12 kabupaten/kota, serta sekitar 390 peserta dari unsur pemerintah, DPRD, BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan masyar
