lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar kegiatan koordinasi dan pendampingan tindak lanjut perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Rabu (10/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD dan tim teknis di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Ia menekankan bahwa upaya reformasi birokrasi harus dilakukan secara terarah dan berlandaskan rekomendasi serta regulasi yang berlaku.
“Koordinasi ini kami lakukan agar upaya perbaikan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Kota Banjarmasin dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Walikota Yamin.
Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Walikota Yamin berharap Kemenpan RB dapat memberikan masukan strategis dalam penyusunan pohon kinerja yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Kami sangat mengharapkan arahan dan masukan dari Kemenpan RB agar pohon kinerja Pemkot Banjarmasin dapat menjadi dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan berfokus pada peningkatan layanan masyarakat menuju Banjarmasin Maju Sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira, menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam menyusun strategi peningkatan kinerja birokrasi.
“Buktikan apakah tim pendamping kita hari ini efektif. Ke depan, kami harap Banjarmasin bisa lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada pusat. Peran OPD harus kuat, karena kepala OPD itu ibarat menteri yang punya strategi di daerah,” tegas Budi.
Ia juga mendorong optimalisasi peran tim pendamping internal untuk memastikan evaluasi dilakukan secara maksimal sebelum laporan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kalau sudah disaring dengan baik di tingkat daerah, maka strategi dan solusi bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, capaian kinerja tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terukur dan memberi dampak nyata,” pungkasnya.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Wali Kota Yamin pun menutup kegiatan dengan doa agar proses perbaikan tata kelola pemerintahan membawa keberkahan bagi masyarakat.
“Semoga melalui pendampingan ini, Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua, serta menjadikan upaya kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Editor: Rian
