Tidak sampai disitu, Radjiman menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi komunikasi teknis antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program BSPS serta pembangunan infrastruktur perumahan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak sosial positif.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah bagi DPRD HSS untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebutuhan perumahan di wilayah mereka. Menurut Husnan, masih terdapat sejumlah kawasan yang memerlukan perhatian pemerintah, terutama dalam peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan sarana pendukung.
Sebagai tindak lanjut, DPRD HSS dan Satker PKP Kalsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui penyusunan data kebutuhan rumah masyarakat, verifikasi calon penerima bantuan, serta penyiapan rencana pembangunan sarana di kawasan prioritas.
“Kami berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut, karena kolaborasi adalah kunci keberhasilan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis upaya menyediakan rumah layak bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan bisa semakin cepat terwujud,” tutur H Husnan.
Kunjungan kerja ini menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga legislatif daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung target nasional penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber : Pers Rilis Satker PKP Kalsel
Editor : Tim Redaksi
