lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (15/12/2025).
Kunjungan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan daerah.
Kunjungan Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta sarana publikasi itu disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Edy menyebut kehadiran Komisi VII DPR RI sebagai sebuah kehormatan sekaligus harapan besar bagi percepatan pembangunan Kalimantan Tengah.
“Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi kami untuk menitipkan aspirasi daerah, menyampaikan kondisi riil, potensi, serta tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Tengah,” ujar Edy.
Ia memaparkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari UMKM dan olahan pangan lokal, sektor perindustrian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.
Kekayaan seni budaya Dayak, destinasi wisata alam kelas dunia seperti Taman Nasional Tanjung Puting, serta wisata budaya Rumah Betang dan Istana Kuning menjadi modal penting pembangunan daerah.
Namun demikian, ia mengakui membangun Kalimantan Tengah dengan luas wilayah yang besar bukanlah perkara mudah dan membutuhkan dukungan anggaran serta kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat.
“Hilirisasi yang berorientasi pada nilai tambah dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sangat kami harapkan, sejalan dengan ASTA CITA Bapak Presiden,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi daerah.
Menurut Evita, pihaknya hadir bersama seluruh mitra kerjanya. Mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga lembaga penyiaran dan informasi publik, seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara.
“Tujuan utama kami adalah mempererat koordinasi antara pusat dan daerah. Selama ini, salah satu kelemahan kita adalah koordinasi yang masih belum optimal,” tegas Evita.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala OPD turut menyampaikan paparan terkait kondisi sektor masing-masing, termasuk tantangan dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, hingga publikasi informasi daerah.
Melalui dialog ini, diharapkan aspirasi Kalimantan Tengah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan ditindaklanjuti dalam kebijakan yang lebih konkret demi mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
Editor: Rizki
