lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola dan petunjuk teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI Dadang Hendrayuda, saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Rabu (21/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur itu digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program MBG di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Dadang menekankan bahwa MBG tidak sekadar menghadirkan dapur makanan bagi peserta didik, melainkan memiliki dampak ekonomi berantai yang luas.
Menurutnya, program tersebut menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Investasi pada penyediaan makanan bergizi mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga sektor katering dan logistik.
Dampak ini dinilai jauh melampaui besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Untuk itu, Dadang menegaskan pentingnya kesamaan pandang antara BGN, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal program tersebut. Ia juga meminta dukungan TNI dan Polri dalam pengawasan kualitas gizi MBG di lapangan.
“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda dan swasta sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang.
Pemprov Kalteng Kuatkan Sinergi Lintas Sektor
Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menyukseskan program MBG.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” terang Wagub.
Terkait kesiapan pasokan pangan, Edy menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng bersama Forkopimda secara intensif menyiapkan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah.
Sejumlah fasilitas strategis telah dibangun, di antaranya Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Kabupaten Pulang Pisau.
Selain itu, pemerintah daerah juga membangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, serta mengembangkan sentra tanaman hortikultura di kawasan Kalampangan dan Pulang Pisau. Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng memperkuat sistem pangan lokal.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi MBG, khususnya terkait kondisi geografis Kalimantan Tengah. Wilayah yang luas dan akses yang sulit membuat distribusi MBG ke sejumlah daerah belum optimal.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden khususbya MBG di Kalteng,” pungkasnya.
Editor: Rizki
