lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi realisasi anggaran dan capaian program sejumlah perangkat daerah mitra kerja sebagai bahan pembahasan perubahan APBD 2026 serta KUA-PPAS.
Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., di Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Sejumlah mitra kerja yang mengikuti rapat tersebut antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Kalsel.
Dalam rapat, Komisi II meminta masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan realisasi anggaran dan pelaksanaan program tahun anggaran 2026. Data tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum pembahasan perubahan APBD dan KUA-PPAS bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel.
Jahrian mengatakan, realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan program yang perlu mendapat dukungan pada perubahan anggaran.
“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan secara cermat. Program yang mendapat dukungan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegas Jahrian.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran dapat diarahkan secara efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan Kalsel.
Editor: Tim Redaksi
