lenterakalimantan.com, RANTAU – Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan yang mencakup pengelolaan Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengaduan. Kegiatan tersebut dilaksanakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Kanwil BPN Kalsel, Rabu (26/8/2026).
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Nordina Marni, S.Tr., bersama Taufan Nur Ika Willyanto, S.H., selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama, serta staf terkait.
Kegiatan dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Ega Pribadi, S.Kom., M.H., bersama Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat Milda Noor Amalia, S.H., M.Kn., beserta jajaran.
Monitoring dan evaluasi tersebut turut diikuti para Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan serta admin Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengaduan dari seluruh Kantor Pertanahan di Kalimantan Selatan.
Kegiatan difokuskan pada evaluasi capaian dan kinerja kehumasan di lingkungan BPN Kalimantan Selatan. Forum tersebut juga menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antarsatuan kerja dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta turut membahas tindak lanjut penyebarluasan informasi mengenai tiga Transformasi Layanan ATR/BPN, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Pada layanan Pengukuran Terjadwal, masa tunggu pengukuran ditargetkan maksimal tujuh hari dengan penyelesaian berkas maksimal lima hari. Sementara itu, layanan Peralihan Hak Terintegrasi ditargetkan dapat diselesaikan secara keseluruhan dalam waktu maksimal 10 hari.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi kepada satuan kerja yang berhasil menghadirkan konten informatif sekaligus memperoleh jangkauan dan perhatian tinggi melalui media sosial.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, pengelolaan kehumasan dan pengaduan di seluruh satuan kerja diharapkan semakin optimal. Selain itu, penyampaian informasi mengenai Transformasi Layanan ATR/BPN kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas, jelas, dan efektif.
