lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, serta petani.
Kedua Raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pulang Pisau, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, S.T., didampingi Wakil Ketua I Yoppy Satriadi dan Wakil Ketua II Arif Rahman Hakim AS, S.E., M.M. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah Pulang Pisau Tony Harisinta, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan unsur Forkopimda.
Dalam agenda pertama, DPRD menyampaikan pidato pengantar dua Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Pengajuan kedua rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi legislasi, sekaligus mendorong adanya payung hukum yang dapat mendukung pengembangan sektor usaha mikro, ekonomi kreatif, dan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas agenda persetujuan bersama terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Kedua agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD bersama pemerintah kabupaten.
Melalui pembahasan regulasi tersebut, diharapkan kebijakan daerah dapat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau.
