lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau membuka peluang memanggil agen maupun pengelola pangkalan elpiji 3 kilogram bersubsidi apabila ditemukan praktik penjualan dengan harga jauh di atas ketentuan.
Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan distribusi barang bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Meski demikian, DPRD akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) guna meminta klarifikasi serta menelusuri sumber persoalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Jadi kita pastikan dulu sebelum memanggil pihak pangkalan maupun agen, siapa tahu itu cuma oknum yang bekerja di lapangan,” ujarnya di Pulang Pisau, Kamis (15/10/2026).
Yoppy menegaskan, penelusuran awal penting dilakukan agar pihak yang dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hasil pemeriksaan, sehingga penanganan persoalan tidak hanya berdasarkan dugaan.
Selain itu, DPRD mendorong Disperindagkop dan UKM bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa harga jual, ketersediaan stok, serta mekanisme penyaluran elpiji dari agen hingga pangkalan.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara langsung agar kondisi distribusi di lapangan dapat diketahui secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD berharap koordinasi lintas instansi dan pengawasan terpadu dapat memperbaiki tata kelola distribusi elpiji bersubsidi serta memastikan masyarakat memperoleh gas dengan harga sesuai ketentuan.


