lenterakalimatan.com, MARABAHAN – Dalam rangka melaksanakan publikasi dan sosialisasi tahapan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP) RSPD Ije Jela 100 FM dalam bentuk dialog interaktif.
Sehubungan dengan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Rahmatullah Amin SHI, melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Direktur LPPL Ije Jela 100 FM Hery Sasmita SSTP MAP, Selasa (13/09/2022).
Kesepakatan yang dilaksanakan di Ruang Kerja Sekdakab Batola ini dimaksudkan sebagai ikatan kerjasama para pihak yang dapat memberikan pemberitaan positif terkait kepemilihan umum dalam rangka menciptakan pemilu yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Nota kesepahaman berlaku sejak dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dan berakhir setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 selesai.
“Jadi tujuan nota kesepahaman ini guna mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih dan bermartabat melalui publikasi program dan tahapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala,” tutur Ketua Bawaslu Batola Rahmatullah Amin.
Ramatullah Amin mengutarakan, Bawaslu memiliki amanah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat menyangkut ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan kepemiluan, baik larangan maupun hal-hal yang diperbolehkan.
Ini dilakukan, lanjut Rahmatullah Amin tidak lain dalam upaya meraih kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan.
“Nanti akan kita buatkan jadwal sehingga publikasi dan sosialisasi yang dilaksanakan bisa teragenda dan ter-cover dengan baik,” ujarnya.
Sementara Direktur LPPL Ije Jela 100 FM, Hery Sasmita menyatakan, LPPL Ije Jela 100 FM sangat membuka kesempatan dalam rangka mensukseskan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024.
Pria yang juga menjabat Kabag Prokopimda Setda Barito Kuala ini menyatakan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024 menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kaitan itulah, lanjutnya, maka seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam untuk menyukseskannya.
“Jadi dalam pelaksanaan Bawaslu maupun KPU tidak sendiri, namun bekerja bersama-sama seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
