lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Peran pers sebagai salah satu pilar dalam demokrasi di Indonesia, memiliki peran yang besar terutama dalam mengawal pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridhani dalam sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel G’Sign Banjarmasin, Sabtu (10/12/2022).
“Media harus menyampaikan informasi yang benar. Menjadi lembaga yang memberikan pendidikan politik ke masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa jurnalis adalah mitra Bawaslu, bukan objek yang mesti diawasi.
“Kolaborasi Bawaslu dan media penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas,” jelasnya.
Ia mencontohkan pada Pilkada 2019 lalu. Bahwa Banyaknya temuan pelanggaran pihak Bawaslu justru dari pemberitaan.
“Sebab personel Bawaslu terbatas, Medialah yang memberi kami banyak masukan,” tambahnya.
Ia menambahkan, bahwa dari media pula lah masyarakat menjadi lebih paham tentang regulasi dan tahapan-tahapan pemilu.
Ditekankannya, Pileg, Pilpres dan Pilkada yang digelar serentak nanti merupakan tantangan yang sungguh berat.
Secara khusus ia menyebut tentang media sosial. Di pusat, Bawaslu RI berencana membentuk tim khusus dari berbagai biro untuk mengawasi media sosial.
Sebab di medsos lah informasi yang tidak benar bertebaran.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zaenal Helmie yang menjadi salah satu narasumber menekankan, pers harus independen di tengah keriuhan pemilu.
“Tujuan paling penting adalah menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sesuai fakta, dan mematuhi kode etik jurnalistik,” timpalnya.
Ia meminta, pimpinan media dan wartawannya tidak berpihak kepada salah satu calon. Karena jika sudah begitu, fungsi kontrol sosial pun menjadi gagal.
“Dalam memberitakan pemilu harus berimbang. Semua calon yang berlaga berhak mendapat porsi yang sama,” tandasnya.
